riau24 Jika Dianggap Potensial Terjadi Pelanggaran Kode Etik dalam Persidangan, Masyarakat Boleh Minta Pengawasan | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Jika Dianggap Potensial Terjadi Pelanggaran Kode Etik dalam Persidangan, Masyarakat Boleh Minta Pengawasan

2
Berita Riau -  Jika Dianggap Potensial Terjadi Pelanggaran Kode Etik dalam Persidangan, Masyarakat Boleh Minta Pengawasan

Pekanbaru, Riau24.com- Kepala Perwakilan Komisi Yudisial (KY) Riau, Parulian Siahaan SH mengatakan bahwa masyarakat berhak meminta pengawasan terhadap beberapa kasus yang dianggap potensial terjadi pelanggaran etik.

‘Selama ini masyarakat masih kurang mengerti bagaimana mekanisme meminta bantuan kepada KY agar dilakukan pemantauan terhadap etik majelis hakim yang memimpin jalannya sidang. Kalau ada kasus yang potensial terjadi pelanggaran etik, maka masyarakat berhak meminta pengawasan kepada KY,” ujarnya, Kamis (26/5/2016).

Parulian Siahaan yang kerap disapa Lian ini mengatakan perkara yang akan dilakukan pengawasan oleh KY dalam jalannya persidangan itu ada dua hal. Pertama, inisiasi dari masyarakat luas yang meminta kepada KY untuk melakukan pengawasan dan kedua, melalui inisiatif dari KY sendiri melihat krusialnya perkara yang sedang berjalan.

“Jika masyarakat telah mengusulkan kepada KY untuk dilakukan pemantauan terhadap berjalannya suatu perkara, maka KY perwakilan daerah akan mengajukan usulan tersebut kepada KY pusat untuk dimintai persetujuan melakukan pengawasan terhadap kasus yang diusulkan daerah itu,” urainya.

Namun, sambung Lian, tidak semua kasus yang akan disetujui oleh pusat dengan pertimbangan pengaruh dan bobot kasus yang sedang berjalan, dengan pertimbangan jika disepakati seluruhnya akan terlalu banyak jumlah kasus yang harus dipantau oleh KY daerah.

“KY bukan tidak mau melakukan pemantauan etik pada semua kasus yang sedang berlangsung di pengadilan, tapi karena KY Perwakilan Riau masih sangat kurang makanya masih sulit untuk melakukan pemantauan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Saat ini, sambung Lian, KY Perwakilan Riau hanya ada empat orang. Satu orang diantaranya merupakan kepala perwakilan sedangkan tiga lainnya merupakan asisten. Ke empat orang tersebut harus melakukan pengawasan terhadap 16 Pengadilan Negeri dan 14 Pengadilan Agama di Riau dan Kepulauan Riau.

“Kalau masyarakat sama sekali tidak paham dengan mekanisme peradilan, anggota kita akan bantu menjelaskan kepada warga yang hadir untuk diberikan pemahaman yang baik tentang kasus yang ingin dipantau. Jadi silahkan semua masyarakat datang ke kantor di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru dan semua bentuk pengaduan sama sekali tidak dipungut biaya apapun,” tutupnya.

R24/uci

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Tari
Jumat, 27 Mei 2016 07:43 wib
etik etik yg mana sering di langgar
Kijang
Jumat, 27 Mei 2016 07:43 wib
ape la, kaluvaturan boleh la, tpi di lapangan bedo pak cik
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru