riau24 Soal Hak Angket DPRD Riau, Tim Sebut Pimpinan yang Terkesanya Menghalangi-halangi | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Soal Hak Angket DPRD Riau, Tim Sebut Pimpinan yang Terkesanya Menghalangi-halangi

0
Berita Riau -  Soal Hak Angket DPRD Riau, Tim Sebut Pimpinan yang Terkesanya Menghalangi-halangi
 
Pekanbaru, Riau24.com - Hingga kini, permasalahan hak angket di DPRD Riau, yang penah digagas. Tetapi tidak kunjung dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal mengungkap permasalah dibayar hutang eskalasi sekitaran Rp220 miliar oleh Pemprov Riau. 
 
Terkait tidak kunjung diagendakan 'perjuangan' tim hak angket, yang telah digagas sebanyak 16 orang dari 63 orang DPRD Riau. "Tidak tahu kami, entah kenapa sampai kini tidak diagendakan di Banmus untuk pengajuan hak angket akan masalah eskalasi dibayarkan oleh Pemprov Riau," katanya.
 
Penegasan diungkap Muhammad Adil, yang salah seorang anggota tim hak angket, saat dikonfirmasi, Senin (30/5), terkait kejelasannya pengajuan berkas-berkas didalam pelaksanaan hak angket. Disebut dia, pengusulan hak angket untuk di agendakannya rapat paripurna, belum dapat dijadwalkan.
 
Politisi Hanura ini, malah berkata, Pimpinan DPRD Riau terkesanya sengaja megundur-undur supaya tidak terlaksanakanya Hak Angket tersebut. "Maka pengajuanya hak angket untuk mengungkap halnya kesalahanya Plt Gubri (dimasa itu dijabat Andi Rachman, red) dalam membayarkan," katanya.   
 
Anggota Komisi E DPRD Riau ini, mengatakan, adanya alasan dari pimpinan menyatakan masih ada unsur yang kurang dalam naskah hak angket itu, adalah jadi alasan mengada-ngada. Dirinya menilai, pimpinan takut untuk menyetujui, hak angket, karena pimpinan juga ikut terlibat di dalamnya.
 
"Pimpinan takut menyetujui yang karena pimpinan salah, pimpinan takut karena mungkin dia terlibat juga disitu," ujar Adil. Lebih lanjut disebutkan, seharusnya pimpinan memperlancar pengusulanya hak angket ini, agar semuanya sudah jelas, karena hak angket tersebut merupakan hak DPRD.
 
Sebab dikatakan mantan anggota DPRD Meranti, kesemua tertuang di dalam undang-undang. Karena, itu harusnya jangan menghalang-halangi untuk disetujui. Makanya, yang penting setujui saja dulu hak angket itu. Bukannya menghalang seperti sekarang. Sehingga, tidak jelas kapan di paripurna.
 
"Diharap kepada Pimpinan DPRD Riau, agar sekirangya hak angket segera dilaksanakan. Karena, Rp 220 miliar ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Makanya harus dapat diparipurnakan, sehingga kita bisa memanggil Gubri, Plt Sekda serta Mendagri RI, dalam mengungkap masalah eskalasi," ujarnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru