riau24 Ini Cacatan Buruk Dari BPK atas Kinerja Pemprov Riau di 2015 | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Ini Cacatan Buruk Dari BPK atas Kinerja Pemprov Riau di 2015

3
Berita Riau -  Ini Cacatan Buruk Dari BPK atas Kinerja Pemprov Riau di 2015
Pekanbaru, Riau24.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau catat ada tiga poin  catatan buruk kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan tahun 2015 lalu. Pemberian catatan tersebut sedikit ironis, karena Pemprov menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
Ketiga poin yang menjadi catatan BPK itu diantaranya, soal pendataan aset Pemprov Riau yang belum tertib, masih adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan keatan yang bukan kewenangan di SKPD tertentu, sebesar Rp194 miliar, serta ketidaktetapan pemberian honor kepada bawahan, dengan jumlah anggaran juga miliaran lebih.
 
Anggota III BPK RI E Mulyadi, mengatakan Pemprov Riau harus segera menyelesaikan ketiga poin itu, untuk memberikan jawabab sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Riau tahun 2015.
 
Tahun 2015 adalah tahun pertama pemerintah pusat menerapkan sistem pelaporan keuangan bagi pemerintah berbasi akrual. "Kami sampaikan bahwa pemeriksakan untuk memberikan opini untuk hasil pengelolaan keuangan. Sesuai peraturan undang-undangan yang diberikan. Kewajaran itu hanya bisa diberika jika laporan keuangan sesuai dengan undang dan kepatuhan terhadap undang-undang," kata Mulyadi, Selasa (14/6/16).
 
Laporan pengelolaan keuangan Pemprov Riau tahun 2015 mendapatkan opini WTP. Menurut Mulyadi, laporan keuangan yang lakukan audit oleh BPK bukan bermaksud untuk membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam tubuh pemerintah dalam pengelolaan keuangannya.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika memang ada kecurangan yang terjadi, BPK tetap akan mengeluarkan kecurangan itu dalam laporan keuangan yang dilakukan BPK. 
 
"Tentunya akan dapat mempengaruhi opini tersebut. Sementara Riau, 3 poin itu menjadi catatan penting yang harus diperbaiki," tambahnya.
Dia juga mengakui bahwa penyajian laporan keuangan juga bukan jaminan tidak adanya produk yang keliru.
 
Hal ini mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
"Hal ini tentunya sangat membanggakan. Dan pemprov Riau komit menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun perlu disampaikan tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan informasi dan akuntabilitas laporan keuanganya," tambah dia.
 
Dia menambahkan BPK percaya Riau akan meningkatkan kinerja yang lebih baik. Namun demikian tetap diingatkan bahwa pemeriksaan keuangan ini wajib menindaklanjuti hal ini selambat-ambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan dlakukan. "Kalau ada yang belum jelas bia dilakukan konsultasi lebih lanjut ke BPK," tutupnya. 
 
 
 
R24/adi
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Rusdi
Selasa, 14 Juni 2016 15:30 wib
JADI PELAJARANLAH
Hendri
Selasa, 14 Juni 2016 14:49 wib
berdasarkan pesanan aja bro...
Carli
Selasa, 14 Juni 2016 14:49 wib
aneh, dapt WTP kon bnayak buruk cacatanya
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru