riau24 Walau Ada Cacatan, Pemprov Riau Kembali Peroleh Predikat WTP untuk Tahun 2015 | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Walau Ada Cacatan, Pemprov Riau Kembali Peroleh Predikat WTP untuk Tahun 2015

0
Berita Riau -  Walau Ada Cacatan, Pemprov Riau Kembali Peroleh Predikat WTP untuk Tahun 2015

Pekanbaru, Riau24.com-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Ini terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2015 di Gedung DPRD Riau.

Anggota III BPK RI Eddy Muliadi Soepardi menyerahkan WTP kepada Gubri H Arsyadjuliandi Rachman yang disaksikan unsur pimpinan dan anggota DPRD Riau. Tiga poin yang menjadi catatan BPK itu di antaranya, soal pendataan aset Pemprov Riau yang belum tertib. Masih adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangan di SKPD tertentu, sebesar Rp194 miliar, dan ketidaktetapan pemberian honor kepada bawahan, dengan jumlah anggaran miliaran rupiah lebih.

Seperti yang diberitakan oleh riaupos.co Gubri mengaku bangga dan mengapresiasi kinerja seluruh SKPD dalam mendorong pelaporan yang akuntabel terhadap penggunaan anggaran. Memang evaluasi akan terus dilakukan pemprov sebagai perbaikan atas beberapa catatan dari BPK RI tersebut.

“Ke depan penataan aset dan kewenangan serta masalah honor kegiatan, itu yang perlu diperhatikan. Penataan aset, kita akan lanjutkan terus. Seperti sekarang masalah pencatatan jalan, panjang jalan, lokasi jalan, masalah kewenangan supaya tak tumpang tindih antara kewenangan provinsi dan kabupaten/kota,” kata Gubri.

Lebih lanjut, sambungnya, untuk anggaran provinsi memang tidak akan dianggarkan lagi jika program kegiatan termasuk dalam kewenangan kabupaten/kota. Demikian pula mengenai honor kegiatan, dia menginstruksikan supaya jangan salah lagi. Dengan demikian maka perbaikan-perbaikan dapat terlaksana.

“Opini WTP ini tak terlepas dari kerja keras kita semua. Perbaikan-perbaikan tetap akan dilakukan,” tegasnya.

Sementara Plt Sekdaprov Riau M Yafiz menjelaskan, memang dalam catatan BPK tersebut seperti adanya ruas jalan yang belum dinilai. WTP yang diraih Pemprov Riau tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Di mana pada 2013 dan 2014 meraih opini WTP Dengan Paragraf Pengecualian. “Jembatan layang atau fly over misalnya, di kita (pemprov, red) pengadaan barang-barang PON namanya, jadi ini dikeluarkan dan dikelompokkan. Pengelompokannya sekarang sedang diproses pada nilai,” ungkap Yafiz.

Demikian pula mengenai adanya pembayaran honor berlebih mencapai Rp1 miliar. Juga akan diperbaiki dengan langkah-langkah lebih taat pada aturan berlaku. Begitu pula, sambung Yafiz, mengenai kewenangan dan kegiatan bukan kewenangan sesuai aturan perundang-undangan juga akan ditindaklanjuti dan sebenarnya sudah dimulai pada anggaran 2016 ini.

Edy Mulyadi yang mewakili Kepala BPK RI dalam rapat paripurna mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi Riau sehingga berhasil memperoleh opini WTP pada tahun anggaran 2015.

“Ini patut jadi kebanggaan bersama, di mana pada tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama berbasis akrual secara penuh. Pemprov Riau telah menunjukan konsistennya untuk dapat menjalankan sistem berbasis akrual tersebut sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, meskipun Pemprov Riau sudah mendapatkan opini WTP, namun pihaknya masih memberikan catatan beberapa poin yang perlu diperbaiki oleh Pemprov Riau. Yaitu, penataan aset yang masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa aset yang belum ada nilainya.

“Kemudian masih terdapat penganggaran yang bukan merupakan kewenangan Pemrov Riau sebesar Rp119,24 miliar, ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar Rp1,39 miliar. Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti dan harus dilakukan pembenahan oleh Pemprov Riau,” jelasnya.

Pimpinan rapat paripurna saat itu, dr Sunaryo mengatakan bahwa capaian yang telah diraih oleh Pemprov Riau ini sama dengan tahun sebelumnya. Namun meskipun demikian, Pemprov hendaknya  jangan lengah dengan hasil yang di dapatnya saat ini.

“Ke depan Pemprov bersama dengan saktker yang ada harus memperbaiki lagi agar lebih baik ke depannya. Hendaknya jangan berpuas diri dengan hal yang sekadar opini itu saja, yang paling penting bagaimana pelaksanaan di lapangan betul-betul berjalan dengan bagus, ini kan hanya masalah administrasi dan kepatuhan saja yang kita dapatkan,” tutupnya.



R24/adi 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru