riau24 Terbebas Dari Kasus Korupsi, PN Pangkalan Kerinci Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Pelalawan

Terbebas Dari Kasus Korupsi, PN Pangkalan Kerinci Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

0
Berita Riau -  Terbebas Dari Kasus Korupsi, PN Pangkalan Kerinci Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung
Pekanbaru, Riau24.com - Vonis bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru kepada Tengku Azmun Jaafar, mantan Bupati Pelalawan membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas vonis tersebut.

Sebelumnya, mantan Bupati Pelalawan tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam kasus korupsi lahan Bhakti Praja, Pelalawan.
Rinaldo Triandiko, selaku majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, menolak semua dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut kepada Tengku Azmun Jaafar.

Pahadal sebelumnya, Tengku Azmun Jaafar sudah dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalan Kerinci yang saat itu dipimpin oleh Yuriza Antoni SH, dan Sri Mulyani SH karena didakwa terlibat dalam melakukan perbuatan yang merugikan negara sehubungan dengan pembelian lahan untuk pembangunan Gedung Pemerintahan Bhakti Praja.

Dari perbuatan yang dilakukan pada tahun 2001 itu, Tengku Azmun menerima hasil korupsi sebesar Rp 3.325.000 000.

Saat Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Denni Sembiring SH, diberondong pertanyaan seputar rencana pengajuan kasasi ke pihak MA, Jum'at (17/6/2016), ia membenarkan rencana tersebut. Tak hanya Panmud tersebut, Kasi Pidsus Kejari Pangkalan Kerinci, Yuriza Antoni juga menyampaikan rasa tidak puasnya atas vonis bebas mantan orang nomor satu di Pelalawan tersebut.

Sebagai informasi, selama masa jabatan Tengku Azmun Jaafar memimpin Pelalawan dari tahun 2001 hingga 2007, perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah dengan beberapa pejabat tinggi Pelalawan lainnya, seperti Syahrizal Hamid, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Lahmudin dan Marwan Ibrahim, mantan Wakil Bupati Pelalawan.

Ketiganya terbukti melanggar Undang-Undang Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan ketiganya kini telah dijadikan terpidana. Namun, vonis bebas yang diterima Tengku Azmun Jaafar membuat banyak pihak tidak puas dan mulai bertanya-tanya tentang keadilan hukum dalam kasus tersebut.



R24/dev
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru