riau24 Pengamat: Diminta Pemprov Riau Publikasikan Nama Pejabat Bawa Mobdin saat Mudik, Supaya Jera | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Riau

Pengamat: Diminta Pemprov Riau Publikasikan Nama Pejabat Bawa Mobdin saat Mudik, Supaya Jera

0
Berita Riau -  Pengamat: Diminta Pemprov Riau Publikasikan Nama Pejabat Bawa Mobdin saat Mudik, Supaya Jera
 
Pekanbaru, Riau24.com - Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dilarang gunakan Mobil Dinas (Mobdin), saat mudik Hari Raya Idul Fitri. Khususnya ini untuk keperluan pribadi. Tapi, ada terpantau itu kepergok membawa mudik ke Sumatera Barat.
 
HImbauan larangan penggunaan mobil pelat merah, telah disiarkan jauh-jauh hari sebelum memasuki lebaran. Tetapi kenyataannya, hal tersebut tidak diindahkan pejabat ASN disalah satu SKPD. Bahkan, sudah diketahui nomor polisi dari Mobdin yang dipakai tersebut.
 
Padahal, dalam himbauan sudah sangat ditegaskan bahwa Mobdin tidak boleh dibawa keluar daerah. Baik ke kabupaten/kota mau pun ke luar provinsi untuk mudik. "Itu sudah ada yang ketahuan, tetapi tidak kunjung diproses Pemprov sesuai janji," ujar Raja Adnan.
 
Direktur IMD ini meminta kepada Pemprov untuk segera meproses pemakai Mobdin sudah ketahuan tersebut. Tidak ada kejelasannya proses ini, maka tentunya sangat tidak sesuai komitmen yang telah diungkapkan Gubri Arsyadjuliandi Rachman, didalam himbauan.
 
"Gubri diminta bersikap tegas hal ketidak patuhan pejabat ASN itu," kata Raja Adnan. Lebih lanjut juga disampaikannya, dimintakan pada Gubri untuk mempublikasikan hal nama pemilik daripada kendaraan dinas yang dibawa mudik. Tujuan itu, agar nanti ada efek jera.
 
Seperti diketahui, Kepala BKP2D Riau Asrizal, Senin (17/7), berujar pihaknya ada mendapatkan suatu laporan dari masyarakat. Karena, sudah memakai Mobdin itu untuk keperluan mudik. Laporan, sebut masih ditindak lanjut pemakainya Mobdin saat berlebaran itu.
 
Dikatakannya, jika terbukti terjadi pelanggaran sesuai implementasi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010. Makanya sanksi akan diberikan itu berupa sanksi ringan, sedang, mau pun berat berupa teguran ataupun itu penundaan naiknya jabatan.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru