riau24 Restribusi Uang Parkir Di Dumai, Harus Ada Penegasan | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Restribusi Parkir

Restribusi Uang Parkir Di Dumai, Harus Ada Penegasan

0
Restribusi Uang Parkir Di Dumai, Harus Ada Penegasan
Berita Riau -  Restribusi Uang Parkir Di Dumai, Harus Ada Penegasan

Dumai, Riau24.com - Asosiasi Perparkiran Kota Dumai meminta Dinas Perhubungan setempat agar mengeluarkan penegasan terkait penarikan restribusi uang parkir kendaraan di jalan umum yang ada di Kota ini.


Baca Juga :
Restribusi Uang Parkir Di Dumai, Pendapatan Untuk Daerah Nihil

Sekretaris Asosiasi Perparkiran Kota Dumai Edi Fauzi di Dumai menyatakan, Dishub sejauh ini tidak memberikan kepastian dan terkesan tidak tegas dalam sistem penyelenggaraan parkir di jalan umum.

"Kalau memang tidak boleh ditarik jasa retribusi uang parkir, kami minta Dinas Perhubungan agar mengeluarkan keputusan atau penegasan supaya semua pihak mengetahui,” ujar Edi kepada wartawan belum lama ini.

Ia menyebutkan, penyelenggaraan pengaturan parkir di jalan umum saat ini mempekerjakan sedikitnya 300 juru parkir, dan asosiasi akan merumahkan seluruh petugas jika penegasan larangan sudah keluar.

Menurutnya, hingga kini masih dilakukan penarikan jasa parkir, karena Komisi III DPRD dalam gelar rapat dengar pendapat dengan Dishub dan asosiasi perparkiran beberapa waktu lalu memberi peluang sembari terus berkoordinasi.


Baca Juga :
Penarikan Retribusi Parkir di Dumai Tunggu Perubahan Status Jalan


"Kami siap merumahkan ratusan juru parkir asal ada ketegasan, dan kita juga tidak ingin ada persoalan hukum dalam kegiatan pelayanan pengaturan parkir ini,” tegasnya.

Disamping itu, dia mengingatkan semua pihak agar memandang sektor perparkiran ini dari sisi sosial, karena ratusan orang bergantung hidup dengan menjadi juru parkir.

Dikuatirkan, jika sistem penyelenggaraan pelayanan pengatur kendaraan ini dilarang, maka akan menimbulkan dampak sosial, seperti bertambahnya angka pengangguran di Kota Dumai.

Sementara, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Dumai Johannes MP Tetelepta menyebutkan bahwa sistem perparkiran sempat terkendala status jalan nasional, namun kini sudah keluar keputusan Menteri PU terkait perubahan status jalan tersebut.

Kendala lain, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan agar daerah yang melakukan penarikan jasa retribusi uang parkir untuk membuat skala anggaran, seperti target PAD sesuai kemampuan keuangan.

"Kami siap membantu anggaran seperti ketentuan menteri keuangan, namun tetap harus dilihat sesuai kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Ditambahkan Johannes, untuk membahas persoalan parkir ini sudah beberapa kali digelar hearing dengan pihak terkait, dan DPRD meminta penyelenggara berkoordinasi dengan Dishub dan aparat hukum terkait.

Ia berharap permasalahan uang parkir ini dapat segera diselesaikan pemerintah melalui instansi terkait dan ada pengaturan untuk pemasukan keuangan daerah.



R24/dev/dik 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru