riau24 Kapolda Riau SP3 Perusahaan Terlibat Karhutla, Intsiawati Ayus: Ini Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Karhutla

Kapolda Riau SP3 Perusahaan Terlibat Karhutla, Intsiawati Ayus: Ini Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat

0
Kapolda Riau SP3 Perusahaan Terlibat Karhutla, Intsiawati Ayus: Ini Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Berita Riau -  Kapolda Riau SP3 Perusahaan Terlibat Karhutla, Intsiawati Ayus: Ini Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat

Pekanbaru, Riau24.com- Kepala Polisi Daerah Riau (Kapolda) Riau mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) bagi 15 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan Riau.


SP3 tersebut dikeluarkan secara mendadak oleh Polda Riau saat tengah mendalami keterlibatan 18 perusahaan yang diduga sebagai dalang pembakar hutan dan lahan di Riau yang telah menyebabkan kabut asap berkepanjangan.

Baca Juga : Perambah Hutan TNTN Terpantau Tim Satgas Udara Karhutla Riau

"Jika SP3 ini memang dikeluarkan maka bagi saya ini jelas menciderai rasa keadilan masyarakat," kata Anggota DPD/MPR RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus.


Intsiawati juga menuturkan, selama ini dari sekian ratus kasus kebakaran hutan dan lahan, menurutnya belum pernah ada satupun kasus yang hasil penegakan hukumnya memuaskan masyarakat Riau.


Tak hanya bagi masyarakat, sambung Intsiawati, keadilan juga sepertinya tak dirasakan oleh Satgas yang sudah berjibaku tanpa mengenal lelah untuk memadamkan titik-titik api sebab pelaku pembakar hutan dan lahan kini bebas tanpa ada sangkutan hukum.

Baca Juga : Hingga Juli 2016, Tim Satgas Karhutla Riau Telah Lakukan 164 Kali Pemadaman

"Saya perhatikan sejak dulu, ritual proses pidana kasus pembakaran banyak yang tenggelam perlahan tanpa penjelasan. Aparat harus tegas, soal areal perusahaan yang terbakar jelas itu menjadi tanggungjawab pemegang konsesi," sebutnya.


Lebih lanjut diungkapkannya pemerintah harus segera melakukan evaluasi terpadu lintas sektoral. Terlebih lagi apa sebab kasus-kasus ini bisa sampai di SP3-kan, apakah karena instrumen hukum yang lemah.
 

"Minimnya SDM aparat hukumnya? Kuatnya mafia kehutanan? Atau jangan-jangan anggaran untuk mengusut kasus-kasus ini lebih jauh tidak ada?" Tanya Intsiawati heran.


R24/gig/uci

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru