riau24 Pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru Belum Ada IMB | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Pekanbaru

Pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru Belum Ada IMB

0
Pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru Belum Ada IMB
Berita Riau -  Pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru Belum Ada IMB

Pekanbaru, Riau24.com- Aksi demo yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara bersama Kelompok Tani Tenayan Indah ternyata tak hanya menuntut penindakan terhadap dugaan korupsi pada kawasan industri tenayan, namun juga kejelasan IMB dari pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya.


Dewan Pimpinan Daerah LSM Penjara Riau, Sunardi mengatakan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki, lokasi Perkantoran Walikota Pekanbaru diduga belum mendapatkan izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI setelah pembangunan berjalan.


"Lokasi tanah Perkantoran Walikota Pekanbaru yang sedang dibangun juga belum diajukan status hak tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagaimana surat klarifikasi dari BPN Pekanbaru nomor 1062/020.14.71/VI/2016 tanggal 30 juni 2016," urai Sunardi, Senin (1/8/2016).


Dengan adanya bukti belum mengajukan status hak atas tanah tersebut, kata Sunardi, diduga izin mendirikan bangunan juga belum diterbitkan.


Berdasarkan hal itu, menurut Sunardi, diduga Walikota Pekanbaru selaku pihak pembuat kebijakan dan aturan yang ditetapkan dengan munculnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjadi sebuah pertanyaan besar.


"Kami menilai bahwa Walikota Pekanbaru, Firdaus diduga melanggar peraturan yang ditetapkan sendiri dan diduga melanggar UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung," terangnya.


Atas keyakinan kesalahan itu dan upaya turut serta memantau kinerja aparatur negara, maka LSM Penjara Riau mendesak agar pihak penegak hukum segera mengambil langkah dan tindakan atas temuan ini dan di proses sesuai hukum yang berlaku.


Selain itu, LSM Penjara juga mendesak Kepala DPRD Kota Pekanbaru untuk segera membentuk panitia khusus dan secepatnya melakukan pengecekan dilapangan, dan jika terbukti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dilanggar atas pembangunan Perkantoran Walikota Pekanbaru, hendaknya aktifitas dan kegiatan dapat dihentikan.



R24/uci

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru