riau24 Terkait Ada SP3 15 Perusahaan Karlahut oleh Polda Riau, Komisi III DPR RI akan Bentuk Pansus | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Komisi III DPR RI

Terkait Ada SP3 15 Perusahaan Karlahut oleh Polda Riau, Komisi III DPR RI akan Bentuk Pansus

0
Terkait Ada SP3 15 Perusahaan Karlahut oleh Polda Riau, Komisi III DPR RI akan Bentuk Pansus
Berita Riau -  Terkait Ada SP3 15 Perusahaan Karlahut oleh Polda Riau, Komisi III DPR RI akan Bentuk Pansus
Pekanbaru,   Riau24.com  - Komisi III DPR RI sama Polda Riau, taja pertemuan tertutup. Tetapi salah satu bahasan dibicarakan adalah terkait terbitnya SP3 terhadap 15 perusahaan Karlahut, oleh Polda Riau. Maka, rencana membentuk Pansus terkait hal tersebut.
 
Dalam pertemuan Komisi III DPR dengan Kapolda Riau ini diketahu para Anggota Komisi III DPR ada mempertanya ke Polda Riau yang telah mengeluarkan SP3. Karena ini menimbulkan isu internasional, bukan lagi isu nasional atas terbit SP3 tersebut oleh Polda Riau.
 
Seperti disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, ini kepada wartawan, Selasa, seusai pertemuan dengan Polda. Dikata dia, Komisi III DPR RI sampaikan bahwa merasa kaget ketika Polda Riau mengeluarkan SP3 terhadap ada 15 perusahaan Karlahut.

Baca Juga : Anggota Komisi III DPR RI ini Sebut Harus ada Komitmen dari Pemerintah Menegakkan Hukum
 
 
"Dalam pertemuan dengan pihak Polda Riau, mengemuka usulan pembentukan Pansus oleh para anggota Komisi III DPR RI. Maka ini menjadi wacana. Sebab disaat ini, sudah dipasti publik bertanya-tanya kenapa Polda Riau berbuat terbitkan SP3,," ungkapnya.
 
Diketahui pada pertemuan Komisi III DPR itu dengan Kapolda Riau Brigjen Suprianto dan jajarannya ini terlihat penuh dengan adanya pertanyaan. Karena pertanyakan kebijakan Polda Riau yang sudah mengeluarkan SP3 terkait kasus Karlahut 15 perusahaan itu.
 
Anggota Komisi III DPR RI lainya yaitu Jazilul Fawaid mengusulkan agar dibentuk Pansus Penerbitan SP3 Pembakar Lahan. "Kami ini, akan dibentuk Pansus Penerbitan SP3. Karena menjadi pertanyaan publik, DPR ini harus membentuk Pansus agar terang," ujarnya.

Baca Juga : Komisi III DPR RI Gelar Rapat Tertutup Dengan Polda Riau Mengenai SP3 Terhadap 15 Perusahaan Penyebab Asap di Riau
 
 
Selain itu, anggota Komisi III DPR mendukung adanya pembentukan Pansus, sebab ini masalah sudah jadi isu nasional dan international atas kebijakan Polda Riau. Disaat pertemuan ini, kata Jazilul Fawaid bahwa, terkesan Polda Riau tidak memberikan jawaban diingini.
 
"Polda Ri tidak dapat menjelaskan secara rinci proses diterbitkannya SP3. Maka, kami minta ini harus diseriusi Mabes Polri. Sanksinya, tidak cukup hanya mencopot atau membebaskan tugas orang yang bertanggung jawab. Namun harus dikenakan pidana," katanya.
 
Lebih lanjut disampaikan, bahwa Komisi III DPR RI bisa membawa masalah penerbitan SP3 didalam raker dengan Kapolri. Karena itu, perlu dibentuk Pansus dalam hal ini. Tentunya dengan tujuan untuk mengungkap ada terbitnnya SP3 ini, dimulai dari perizinan.

Baca Juga : Komisi III DPR RI Pertanyakan SP3 Oleh Polda Riau Terkait 15 Perusahaan Bakar Lahan
 
 
Sebagaimana yang dilansir media bahwa diketahu pihak Polda Riau, mengeluarkan SP3 terkait kasus kebakaran lahan 15 perusahaan di tahun 2015 lalu. Padahal, telah menimbulkan permasalahan fatal di Provinsi Riau diketika itu. Yaitu menimbulkan kerugian.
 
Berikut daftar dari 15 perusahaan sudah dihentikan penyidikannya :
PT Bina Duta Laksana,
PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia,
PT Ruas Utama Jaya,
PT Suntara Gajah Pati,
PT Dexter Perkasa Industri,
PT Siak Raya Timber,
PT Sumatera Riang Lestari,
PT Bukit Raya Pelalawan,
PT Hutani Sola Lestari,
KUD Bina Jaya Langgam dan
PT Rimba Lazuardi.
 
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru