riau24 Diskoperindag Kabupaten Rohul Tindaklanjuti UU Tentang Kewenangan Metreologi | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Kabupaten Rohul

Diskoperindag Kabupaten Rohul Tindaklanjuti UU Tentang Kewenangan Metreologi

0
Diskoperindag Kabupaten Rohul Tindaklanjuti UU Tentang Kewenangan Metreologi
Berita Riau -  Diskoperindag Kabupaten Rohul Tindaklanjuti UU Tentang Kewenangan Metreologi
Rohul, Riau24.com - Untuk menindaklanjuti UU 23 Tentang Pemerintahan Daerah tentang kewenangan Metreologi Legal melekat ke Kabupaten yang akan dilaksanakan Oktober 2016, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) utus 3 pegawainya untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Fungsional Kemetrologian.


Baca Juga :
Lengser Dari Menteri, Suara Mendukung Anies Baswedan Pilgub DKI Makin Santer 

 
Ketiga pegawai tersebut, nantinya akan difungsikan di Kabupaten Rohul sebagai pengamat tera. Kini mereka mendapatkan diklat selama 4 bulan dari Agustus hingga November 2016, di Balai Diklat Pusat Pengembangan Sumberdaya Kemetrologian (PPSDK) Bandung.
 
 
“Tiga pegawai kita yang diutus ke PPSDK untuk diklat, 2 nantinya akan bertugas sebagai pengamat tera, kemudian 1 lainnya sebagai pengawas alat Ukur, Takar Timbangan, dan Perlengkapannya  (UTTP). Namun, kita belum miliki petugas penera dan nantinya di tahun depan akan kita utus lagi Diklat di PPSDK Bandung untuk 4 orang,” terang Kepala Disdkoperindag Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), H Tengku Rafli Armien S.Sos, Rabu (3/7/2016).
 
Dimana ketiga pegawai yang diutus untuk Diklat di PPSDK Bandung, yakni Dody Kusuma Eka Putra, Zulkifli, dan Novrika Candra. Dimana untuk Diklat tersebut, 1 orang didanai dari APBN sedangkan 2 lainnya didanai APBD Rohul 2016. Selain itu, seorang pegawai yang didanai APBN tetap mendapatkan bantuan uang makan serta kebutuhan selama Diklat di Bandung.


Baca Juga :
Seuntai Harapan Setnov Untuk Indonesia

 
Ketiga pegawai yang ikut Diklat PPSDK di Bandung, diantar langsung Kasi Metrelogi Diskoprindag Rohul Supriadi. Ketiganya, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena diakui Supriadi yang ikut Diklat harus PNS tidak bisa tenaga honorer dan itu sesuai peraturan menteri.
 
“Nantinya, ketiga pegawai tersebut, sebagai petugas UTTP di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dimana setelah kewenangan meteorologi diserahkan ke Kabupaten/Kota pengelolaannya. Dengan begitu, nantinya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari alat UTTP. Dan petugas yang akan ditempatkan di UTTP mereka sudah membuat MoU dengan Metreologi Pekanbaru, dimana dalam 5 tahun nantinya setelah Diklat mereka tidak boleh ke instansi lainnya,” jelas Supriadi.



R24/ags

 
 
 
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru