riau24 Laporan Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, 'Diwarnai' Interupsi | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Laporan Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, 'Diwarnai' Interupsi

0
Berita Riau -  Laporan Hak Angket dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, 'Diwarnai' Interupsi
 
Pekanbaru, Riau24.com - Sesuai diagendakan, DPRD Riau menaja Rapat Paripurna tentang Laporan Pengusul Hak Angket. Tetapi baru dibuka pembukaan rapat tersebut sudah 'diwarnai' interupsi anggota DPRD Riau. Sehingga rapat yang dipimpin Sunaryo, jadi riuh.
 
Untuk diketahui, rapat ini dipimpin Sunaryo didampingi sejawat yaitu Noviwaldy Jusman dan Manahara Manurung. Sementara, dari pihak Pemprov Riau tampak Sekdaprov Ahmad Hijazi mewakil Gubri. Dan dihadiri 44 dari 65 anggota DPRD Riau, serta Kadis maupun Kaban.
 
Interupsi dilontarkannya anggota DPRD Riau Sumianti, terkait atas keabsahan dari pengusulan akan hak angket. Pasalnya, belum ada kejelasan dari hasil rapat Banmus DPRD Riau. "Interupsi, saya usul agar keabsahan pengajuan harus diperjelas," ungkap Politisi Golkar.
 
Sehingga ini mendapatkan protes dari pengusul hak angket, seperti disampaikan Asri Auzar. Dan juga serentetan para pengusul lainnya. Maka, membuat suasana menjadi riuh. Dan akhirnya pimpinan rapat menenangkan peserta yang mulai memanas. Rapat ini pun diskors. 
 
Setelah perundingannya pimpinan ini, skors dicabut. Maka, akhirnya rapat paripurna dilanjut. "Setelah, ada keputusan bersama pimpinan di DPRD Riau ini. Maka disepakat pelaksanaan rapat paripurna atas Laporan Pengusul Hak Angket. Ini bisa dilanjutkan," sebut Sunaryo.
 
Dipersilahkan, kepada juru bicara pengusul hak angket, sampaikan hal menjadi keinginanya dibentuk Pansus. Terkait ini, akhirnya juru bicara Muhammad Arfah, ungkap
laporan dari pengusul hak angket terhadap penganggaran daripada pembayarannya dana eskalasi.
 
"Salah satu item menjadi sorotan publik adalah pembayaran hutang eskalasi. Maka ini, sudah polemik tentang penganggaranya eskalasi ini telah mengundang pertanyaan serta perdebatannya masyarakat. Dalam perkembangan ini, muncul itu saling tuding," sebut Arfah.
 
Karena katanya, hampir sebagian besar ini anggota Banggar DPRD Riau ada tidak pernah menyetujui anggaran pembayarannya hutang eskalasi. Ini disebab, tidak ada itu diserahkannya dokumen asli yang berkekuatan hukum tetap baik itu dari BANI, MA dan Kejaksaan.
 
Maka sambungnya, melihat pada fakta yang ada. Tentu telah terjadi pelanggaran. Diantaranya, Pasal 99 di UU Nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah. Dimana yang menyebutkan itu fungsi anggaran DPRD. Salah satunya membahas akan Perda di Provinsi Riau.
 
"Fungsi pembahasan anggaran ini secara kelembagaan itu harusnya diserahkan pada Banggar. Tentu, salah satu alat kelengkapan akan dari DPRD dibentuk berdasarkan 
pasal 326 UU No17/2014. Perda DPRD Riau tahun 2014 tentang Tatib di Pasal 65," sebutnya.
 
Usai pemaparan dari Arfah, maka Sunaryo selaku pimpinan rapat ini mengatakan, setelah ini paripurna laporan hak angket dilaksanakan, maka dilanjutkan rapat paripurna tanggapan fraksi. Sebutnya, tadi telah mendengarkan apa dipapar oleh juru bicara hak angket.  
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru