riau24 Eskalasi Dibayarkan, ini Buktinya Persekongkolan dan Harus Diusut KPK | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Eskalasi Dibayarkan, ini Buktinya Persekongkolan dan Harus Diusut KPK

0
Berita Riau -  Eskalasi Dibayarkan, ini Buktinya Persekongkolan dan Harus Diusut KPK
 
Pekanbaru, Riau24.com- Eskalasi dibayarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, menjadi polemik hingga kini. Pasalnya ada kejanggalan didalam pembayaran hutang sebesar Rp220 miliar, dari APBD-P Riau 2015.
 
Polemik ini, berujung telah digelar atau dibawa ke rapat paripurna di DPRD Riau. Sehingganya, ini jadi pertanyaan ada dugaan rekayasa untuk mengembat APBD Riau, itu disebab ada dugaan pembayaran dari eskalasi melalu APBD-P Riau 2015, yaitu sebesar Rp220 miliar.
 
Raja Adnan SH ini selaku Direktur Indonesia Montoring Developmen (IMD), mengatakan, telah dibayar hutang eskalasi tersebut, tentu ini ada gambaran persekongkolanya mengembat APBD. Makanya, itu harus ada langkah dilakukan oleh KPK ini dengan mengusut tuntas. 

"Harusnya, KPK turun mengusut masalah pembayaran eskalasi ini. Sebab, ini sangat jelas ada unsur kongkalikong antara eksekutif dan legeslatif dalam mengembat dana APBD, yang nota bene ini merupa uang rakyat. Bukan ada dilakukan paripurna seperti itu," ujar Adnan. 
 
Sebab sebut Adnan, kuat dugaan adanya kongkalikong merekayasa mengembat APBD. Terkait halnya masalah ini, dibawakan Paripurna DPRD Riau, kemarin. Hal ini yang menjadi pertanyaan, diselenggara masalah tersebut dengan agenda paripurna. Inikan, belum jaminan.
 
"Harusnya, KPK yang usut tuntas masalah ini. Dan saya rasa, tidak perlu adanya paripurna. Disebab, sudah jelas adanya pelanggaran. Yaitu, pembayaran eskalasi yang tidak dianggarkan di dalam APBD Riau. Selain itu, juga diterakanya dalam pidato gubernur," ujarnya.
 
Lebih lanjut Adnan menyebutkan, eskalasi dibayar tersebut adalah pekerjaan zaman gubernur Rusli Zainal yang sudah dipertanggung jawabkan. Kendati proyek-proyek itu tidak ada denda keterlambatan dalam pengerjaan. Inikan menjadi kerugian negara dikarena oknum.
 
Karena faktanya, semua diproyek mutiyears dan seluruh dari venue PON ini mengalam keterlambatan yang melebihi 6 bulan. Jadi, patut dipertanyakan yaitu kemana uang denda, Dan mengapa tidak dapat dicairkan jaminan pelaksanaanya. Perusahaan tidak ada di blacklist.
 
Seperti dilansir atau diberitakanya media. DPRD Riau ini, menggelar rapat paripurna penyampaiannya usulan hak angket terkait dibayar eskalasi sebesar Rp220 miliar, di RAPB-P 2015. Dipaparkan bahwa dalam hal ini, tim pengusul angket perlu pertanyakan bayar eskalasi.
 
R24/rul
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru