riau24 Aherson: DPRD Riau Sahkan Perda Tata Kelola BUMD, ini Beda Perda Sebelumnya | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Aherson: DPRD Riau Sahkan Perda Tata Kelola BUMD, ini Beda Perda Sebelumnya

0
Berita Riau -  Aherson: DPRD Riau Sahkan Perda Tata Kelola BUMD, ini Beda Perda Sebelumnya
 
Pekanbaru,Riau24.com- Aherson, selaku mantan dari Ketua Pansus Tata Kelola BUMD di Riau berujar, sangat berterimakasih, seiring kini disahkannya Ranperda jadi Perda di Rapat Paripurna DPRD Riau.
 
"Terlebih dahulu, saya ini sebagai mantan Ketua Tim Pansus. Tentu rasanya perlu berterimakasih atas disahkanya Ranperda Tata Kelola BUMD menjadi Perda. Mudah itu, dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ditera dalam Perda," ungkap Aherson, Jumat.
 
Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau inipun mengatakan, dengan telah disahkannya Perda didalam rapat paripurna DPRD Riau, hari Kamis (18/8/16) kemarin itu sangat jelas merincikan pengelolaanya BUMD di Riau. Aherson, menambahkan, ini produk hukum. 
 
Lebih lanjut, disebutkan Aherson, Perda ini turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014. Dimana, di Perda yang baru disahkan, terdapat ada 14 poin penegasan. Kesemua itu, diharap untuk dapat dilaksanakan sesuai diterakannya dalam Perda Tata Kelola BUMD.
 
Politisi Demokrat ini menjelaskan, Perda berisikan suatu penjelasan pengelolaan BUMD. Mulai itu dari pendirian hingga pengangkatanya direksi, rencana pembangunanya jangka pendek yang akan dicapai, kesehatan BUMD. "Semua, harus dilaksana," katanya.
 
Aherson menambahkan, di dalam hal ini juga dibahas penyertaanya modal, bidang-bidang di BUMD, cara membuat BUMD yang baru, siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap sebuah BUMD dan aturan lain yang berkenaan dengan sebuah BUMD. 
 
Lebih lanjut ditegaskannya, Perda ini berbeda dengan Perda Nomor 01 Tahun 2008. Karena, di Perda yang baru disahkan ini tentu lebih merinci dengan jelas. Karena, isi Perda Nomor 01 Tahun 2008, itu hanya menjelaskan secara umum akan sebuah BUMD. 
 
"Sangat berbeda sekali isi Perda yang baru ini dengan Perda yang lama. Sebab di Perda Nomor 01 Tahun 2008 itu menjelaskan, duit dulu baru usaha. Beda halnya itu dengan Perda yang baru. Sanksi terhadap tidak bersedia RUPS itu ditegaskan," katanya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru