riau24 DPRD Pekanbaru Beri Tanggapan Soal Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Pekanbaru | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Beri Tanggapan Soal Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Pekanbaru

0
DPRD Pekanbaru Beri Tanggapan Soal Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Pekanbaru
Berita Riau -  DPRD Pekanbaru Beri Tanggapan Soal Ranperda Pembentukan Perangkat Daerah Pekanbaru
Pekanbaru,Riau24.com - Wacana pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pekanbaru saat sekarang sudah di paripurnakan. Dan pada intinya, fraksi memberi jawaban di pandangan umum, yang memberi jawaban setuju dari semua fraksi.
 
Hal ini terungkap Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pekanbaru, ini pada Senin (22/8/2016). Tetapi itu banyak masukan disampaikannya kalangan DPRD Pekanbaru, yang disampaikan juru bicara fraksi.
 
Terkhusus pada Fraksi Gabungan serta Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar juga Fraksi PAN, memberi pernyataan bisa menyambut baik pembentukan perangkat daerah.

[Walikota Firdaus Masih Bingung dengan Cuti Petahana Dalam Kampanye Pilkada
 
Paripurna digelar menindaklanjuti daripada pidato Walikota tentang pembentukan perangkat daerah, dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP No 18 tahun 2016. Seperti yang disampaikan juru bicara PDI-P Ruslan Tarigan. 
"Merespon adanya perampingan perangkat daerah," katanya.
 
Termasuk itu halnya ada dihapus, sambungnya. Namun ini memang harus diperhati pada anggaranya, dengan tujuan ada penghematan. Lebih dari itu, pembentukan akan perangkat daerah ini, hendaknya Pemko menempatkan pejabatnya punya kemampuan. Karena, yang dibutuhkan bagaimana pelayanan di SKPD lebih baik.
 
Hal yang sama, juga disampaikan juru bicara PKB Marlis Kasim. Dia mempertanyakan mengapa Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) ini dihilangkan. Sementara persoalan sampah belum bisa terselesaikan sampai sekarang, bahkan sangat serius.
Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra disampaikan juru bicara Sri Rubianti menyatakan, bahwa pihaknya mendukung Ranperda ini. Namun pelaksanaannya harus sesuai aturan dan anggaran yang ada.
 
Selanjutnya itu pandangan Fraksi Hanura, fokus di beberapa SKPD yang tidak dirampingkan. Seperti Dinas Sosial, Dinas Pangan dan lainnya. "Kenapa ada instansi lain tak dirampingkan. Misal, Dinsos gabungkan ke Disdukcapil, Dinas Pangan bisa digabungkan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan. Mohon penjelasannya," ujarnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru