riau24 FKPMR Terbitkan Warkah agar Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Asap | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

FKPMR Terbitkan Warkah agar Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Asap

0
Lahan Terbakar, mengakibatkan Kabut Asap (Ilustrasi)
Berita Riau -  FKPMR Terbitkan Warkah agar Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Asap
Pekanbaru-Riau24.com-Menyikap kondisi kabut asap berdampak itu pada semua sektor. Maka, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau mengambil sikap disetta tindakan yang cepat dan tepat agar situasi buruk terjadi di Bumi Melayu bisa diselesaikan secara nyata.
 
Harapan disampaikan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), dengan terbitkan Warkah Amaran pada pemerintah daerah maupun pusat. Dikatakan Wakil Ketua DPH FKPMR Edyanus Herman Halim, SE, M.S bahwa, Warkah Amaran ini tentu dimaksud agar seluruh pemangku kepentingan mengambil sikap.
 
"Harus ada tindakan yang cepat dan tepat agar situasi buruk yang terjadi di Tanah Tumpah Darah Melayu diselesaikan secara nyata karena mengancam keselamatan masyarakat khususnya, bencana asap yang sudah melanda akhir-akhir ini," ujar Edyanus Herman dalam releasenya.
 
Karena sebutnya, bencana asap telah mengganggu akan kegiatan pendidikan, aktivitas kerja, serta mengancam perekonomian. Dan untuk itu, FKPMR terbitkan suatu amaran agar Pemprov Riau dapat menyatakan wilayah ini sebagai daerah tanggap darurat asap kian meresahkan.
 
Menurut Edyanus, bencana asap juga beriringan dengan terjadinya bencana ekonomi pada lapisan masyarakat lapis bawah di Riau yang diakibat menurunnya harga komoditas ekonomi rakyat seperti harga sawit dan karet. Sehingga pendapatan masyarakat menjadi terjungkal pada titik terendah dan menurun kesejahteraannya.
 
Sehubungan dengan itu, FKPMR mengamarkan pada Pemerintah Pusat, dan Daerah khususnya itu beserta pemangku kepentingan lainnya untuk segera melakukan intervensi bagi perbaikan harga komoditas ekonomi rakyat. Melakukan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok agar tidak semakin mencekik masyarakat. Dan serta mengambil kebijakan strategis lainnya guna mampu mendorong produktivitas rakyat.
 
Sumber kedua permasalahan di atas pada dasarnya berpunca dari terjadinya pengambilalihan tanah dan hutan serta perubahan fungsi hutan yang mencapai 3,6 juta hektare sejak tahun 1982 untuk keperluan transmigrasi, industri bidang kehutanan dan perkebunan.
 
Deforestasi hutan ini membawa akibat pada terganggunya ekosistem dan perubahan iklim serta berdampak pula pada terjadinya perampasan hak-hak atas tanah dan hutan. Kerugian moril dan materiil yang terjadi di Tanah Tumpah Darah Melayu ini sudah tidak terhitung jumlahnya dan berlangsung secara berkepanjangan.
 
Untuk itu, FKPMR mengamarkan agar pemerintah menetapkan penghentian (moratorium) permanen penebangan hutan alam, tidak memberi izin baru untuk perkebunan skala menengah dan besar. Tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang sudah habis masa berlakunya untuk dikembalikan kepada masyarakat yang pemilik hak-hak tradisional atas lahan tersebut. R24/dai/realese
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru