riau24 Evaluasi Kehadiran dari Anggota DPRD Pekanbaru, BK Hanya Beri Teguran karena Rapor Merah | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Evaluasi Kehadiran dari Anggota DPRD Pekanbaru, BK Hanya Beri Teguran karena Rapor Merah

0
Berita Riau -  Evaluasi Kehadiran dari Anggota DPRD Pekanbaru, BK Hanya Beri Teguran karena Rapor Merah
 
Pekanbaru,Riau24.com- Evaluasi tingkat kehadiran anggota DPRD Pekanbaru, terus dilaksanakanya Badan Kehormatan (BK). Namun dalam hal ini, belum ada itu surat usulanya untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW), bagi anggota yang 'nakal' hadir di paripurna.
 
"Kita dari BK DPRD Pekanbaru ini tentu mengevaluasi kenirja setiap anggota. Karena, memang sudah menjadi tugas dari BK. Kehadiran ini merupakan kewajiban dari tiap anggota. Sebab, anggota itu ada yang namanya tugas, wewenang kewajiban dan hak," ujar Herwan Nasri, Rabu (24/08/16).
 
Ketua BK ini, juga menambahkan memang dari hasil evaluasi telah dilakukan tersebut, banyak rekan-rekan mendapatkan rapor merah. Tetapi hanya diberi surat teguran teguran tidak hadir didalam rapat paripurna. Surat teguran, disebab minim kehadiranya tidak berturut-turut sebanyak enam kali. 
 
"Rapor merah sudah diberikan ke anggota DPRD Pekanbaru. Tentu 
ke setiap fraksi yang menaungi si anggota DPRD tersebut. Tetapi ini ketidakhadiran mereka tidak yang berturut-turut. Tapi, selang-seling. Artinya tidak ada itu berturut-turut sebanyak enam kali. Makanya itu, surat teguran saja," ujarnya. 
 
Misalnya, ujar Herwan, kinerjanya anggota DPRD itu tidak hadir saat rapat paripurna selama 3 kali saja berturut-turut, tapi saat paripurna ke 4 dan 5 itu masuk. Karena itu, BK tidak bisa mengusulkan untuk proses PAW. Tapi, yang jelas dari sistem hadir seperti itu, sangatlah disayangkan sikap anggota.
 
Herwan mengatakan, sesuai Tatib dan Kode Etik BK DPRD, di pasal 130 ayat 2, PP No 16 tahun 2010 pasal 102 ayat 2, serta UU No 17 tahun 2014. Itu telah sangat jelas mengenai hak, kewajibanya serta tugas, dan fungsi anggota DPRD Pekanbaru. Kalau masalah sanksi diberikan, ada mekanisme.
 
"Memang, ada sanksi yang dapat diterapkan. Sesuai aturan itu, ada mekanisme sanksi diberikan pada yang melanggar. Mulai dari sanksi lisan, sanksi surat peringatan dan hingga sanksi rekomendasi diberi ke partai untuk di PAW. Tetapi hal PAW, bila ada 6 kali berturut-turut tak hadiri paripurna," ujarnya.
 
R24/rul
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru