riau24 Kekecewaan Korban Peradilan Sesat | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Peradilan Sesat

Kekecewaan Korban Peradilan Sesat

1
Kekecewaan Korban Peradilan Sesat
Berita Riau -  Kekecewaan Korban Peradilan Sesat
Jakarta, Riau24.com - Sri Mulyati menjadi korban peradilan sesat dan majelis hakim menghukum negara untuk memberikan ganti rugi Rp 5 juta ke Sri. Tapi empat tahun berlalu, gemerincing uang itu tak kunjung berbunyi di kantongnya karena birokrasi berbelit.

Sri awalnya dituduh mempekerjakan anak di bawah umur di tempat karaoke pada 2011. Padahal, Sri hanyalah kasir. Alibinya tidak dihiraukan aparat dan ia harus menghuni tahanan selama 13 bulan.

Baca Juga :
Penjual Es Lilin Itu Ternyata Murid Berprestasi

Sri baru bisa menghirup udara bebas setelah hakim agung Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja melepaskannya. Atas kezaliman hukum yang dialaminya, Sri menggugat negara dan dikabulkan. Pada 2012, MA memvonis bahwa negara harus memberikan ganti rugi Rp 5 juta ke Sri.

Namun untuk mendapatkan Rp 5 juta bukan perkara gampang. Birokrasi pemerintah berliku bak hutan belantara. Bertahun-tahun Sri menagih janji pemerintah tapi tidak kunjung dipenuhi.

Baca Juga :
Ingat, Gerhana Matahari Cincin Muncul Petang Nanti di 124 Kota

Ibu dari 4 orang anak ini semakin kaget ketika mengetahui Kementerian Keuangan mengirimkan surat ke Kemenkum HAM tertanggal 13 Juni 2016. Dalam surat itu tanggung jawab penggantian dilemparkan dari kas negara di Kementerian Keuangan ke anggaran Polri.

"Rumitnya birokrasi menunjukkan tidak ada perhatian dan keseriusan dari negara dalam melaksanakan kewajiban negara terhadap korban peradilan sesat," kata kuasa hukum Sri dari LBH Mawar Saron, Ester, Kamis (1/9/2016).

Baca Juga :
Diminta Bilang Maaf Ke Ayu Ting Ting, Jessica : Udah Dewasa, Santai Aja

Sri Mulyati tidak merasakan kehadiran negara sebagaimana Nawacita Presiden Jokowi, tidak seperti yang dikumandangkan selama ini. Faktanya sampai saat ini ganti rugi untuk Sri Mulyati sejumlah Rp 5 juta dan pengembalian denda Rp 2 juta belum juga dibayarakan.

"Sehingga pemerintah terkesan lip service saja," ucap Ester.

Ganti rugi seharusnya menjadi salah satu instrumen fungsi kontrol terhadap kewenang-kewenangan negara kepada rakyat dan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hak asasinya. Korban peradilan sesat seharusnya tidak dipersulit dengan birokrasi negara.

"Dikecewakan oleh aparat penegak hukum sudah sangat membuat seorang warga negara terpukul, kemudian disuruh mengikuti alur pengajuan ganti rugi yang panjang. Begitu mengikuti alur, malah dikecewakan karena alurnya malah diplintir," cetus Ester.


R24/dev
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Selasa, 21 November 2017 19:13 wib
SABUNG AYAM DAN PACUAN KUDA ======> AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/JEXULa0.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru