riau24 Terancam Tidak Keluar, Ribuan Guru Honor Datangi DPRD Rohul Untuk Minta Bantuan | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Insentif Guru Honor

Terancam Tidak Keluar, Ribuan Guru Honor Datangi DPRD Rohul Untuk Minta Bantuan

0
Terancam Tidak Keluar, Ribuan Guru Honor Datangi DPRD Rohul Untuk Minta Bantuan
Berita Riau -  Terancam Tidak Keluar, Ribuan Guru Honor Datangi DPRD Rohul Untuk Minta Bantuan
Rohul, Riau24.com - Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) hearing dengan Komisi I DPRD Rohul terkait belum keluarnya insentif ribuan guru honor MDTA dan MDTW oleh Pemkab Rohul.

Baca Juga :
Ratusan Kades Datangi DPRD Rohul Karena ADD Tak Cair 
 
Kedatangan rombongan FKDT Rohul langsung disambut Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri,SH, Ketua Komisi I Baihaqi Adhuha, bersama anggota Komisi I M.Syahril Topan dan Amron Rosadi.
 
Hearing tersebut, juga dihadiri  Kadis DPKA Rohul beserta Staf, PLT Kadisdikpora Rohul dan Sekretaris Kemenag Rohul.
 
Dalam hearing di ruang Komisi I Rabu (7/9/16) dipimpin Ketua komisi I Baihaqi Adhuha, Ketua FKDT Rohul Saparuddin mempertanyakan insentif ribuan guru honor MDTA dan MDTW yang belum diterima. 
 
"Kami kemari silaturahmi kepada Pak Dewan, hanya ingin mempertanyakan, dana hibah guru honor madrasah bisa dicairkan atau tidak," ucapnya. 
 
Menanggapi aspirasi dari FDKT Rohul, Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri, SH mengatakan terkendalanya penyaluran insentif guru MDA dan MDTW karena Permendagri No 14 tahun 2016 tentang dana hibah maupun bansos.
 
"Dengan adanya Permendagri tersebut, Pemda akan lebih teliti, apalagi insentif guru honor MDTA dan MDTW pos anggarannya masuk ke dana hibah, Komisi I akan berupaya mencari jalan keluar," jelasnya.
 
Saat hearing, Kepala DPKA Rohul Jaharudin mengakui terkendalanya Insentif Guru MDTA dan MDTA karena ada perubahan kebijakan dan regulasi peraturan yang membuat terkendala.

Baca Juga :
Pesan Terakhir Bupati Achmad Kepada DPRD Rohul 
 
"Sudah dianggarkan sekitar Rp.12 M, untuk penyaluran sudah kordinasi dengan kemenag Rohul dan Camat, namun tahun ini ada permendagri No 14 tahun 2016 terhadap dana hibah maupun bansos dengan persyaratan yang ketat," ujar Jaharuddin.
 
Dikatakanya, Dengan Permendagri yang baru ini, untuk penyaluran dana hibah maupun bansos, organisasi harus jelas,dan organisasi tidak bisa terus menerus menerima dana hibah. "Dana Hibah yang bisa dikeluarkan harus sesuai UU yaitu PMI,KONI maupun Pramuka, dan sudah dikeluarkan," bebernya
 
Jaharuddin mengakui pihak DPKA Rohul terus menerus mencari solusi agar insentif guru MDTA dan MDTW bisa dikeluarkan namun hingga saat ini belum ditemukan cara yang sesuai (Nomenklatur) untuk mengeluarkan dana yang sudah dianggarkan.
 
Dalam hearing, menurut PLT Kadisdikpora Rohul Zulkifli, solusi untuk mengeluarkan insentif guru MDTA dan MDTW dengan membuat Perbup atau Perda untuk membuat teknis pengelolaan dana agar bisa dimasukkan ke APBD Perubahan.
 
"Jalan keluar cuma satu MDTA menjadi PDTA dan MDTW menjadi PDTW," ungkapnya.
 
Sementara itu, anggota Komisi I M.Syahril Topan mengatakan Komisi I DPRD Rohul akan cari solusi, dengan meminta kebijakan Kemendagri, Kemenag Pusat maupun DPR RI terkait insentif ribuan guru honor MDTA dan MDTW yang berasal dari dana hibah.
 
"Ini menjadi persoalan daerah, karena sudah terlaksana dari tahun 2011,Rohul itu berjuluk negeri seribu suluk, dan komisi satu akan ke Kemenag RI dan DPR RI bidang keagamaan untuk mencari solusi, agar Pemda dan Kemendagri mencari jalan keluar agar persoalan ini teratasi," pungkas anggota DPRD Rohul tersebut.




R24/ags 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru