riau24 Soal Dugaan Penyanderaan, Polda Riau: Belum Ada Laporan | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Kebakaran Lahan

Soal Dugaan Penyanderaan, Polda Riau: Belum Ada Laporan

0
Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo (Foto: Internet)
Berita Riau -  Soal Dugaan Penyanderaan, Polda Riau: Belum Ada Laporan

Pekanbaru, Riau24.com - Kepolisian Daerah Riau masih menunggu laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dugaan penyanderaan terhadap tujuh penyidiknya saat melakukan penyelidikan kebakaran hutan dan lahan di Desa Bonai, Kecamatan Bonai Darusalam, Rokan Hulu.

Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo mengatakan, polisi masih menunggu pihak Kementerian LHK untuk melaporkan kejadian itu. Sejauh ini polisi hanya sebatas mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) dari orang yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

"Belum ada laporan, baik di Polda maupun Polres," kata Guntur , Kamis, 8 September 2016.

Guntur Mengatakan, penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut akan dilakukan jika sudah ada laporan masuk kepolisi.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri Irjen Mochammad Iriawan didampingi Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Supriyanto kini tengah turun ke Rokan Hulu untuk melakukan Pulbaket dugaan penyanderaan sekaligus memantau lahan terbakar di perusahaan PT APSL.

"Kami berharap rekan Kemen LHK buat laporan," ucapnya.

Sebelumnya, tujuh penyidik Kementerian LHK mengaku telah mengalami penyanderaan yang dilakukan masyarakat Desa Bonai, Kecatan Bonai Darusalam, Rokan Hulu, Riau. Penyanderaan diduga dimobilisasi oleh perusahaan PT APSL yang bermitra dengan kelompok tani.

Menteri LHK Siti Nurbaya berang atas sikap masyarakat dan perusahaan. Ia menilai kejadian tersebut telah merendahkan wibawa Negara dan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut tuntas kasus tersebut.

Kepala Badan Pemasyarakatan Desa Bonai, Jefriman membantah tuduhan penyanderaan seperti disebutkan Kementerian LHK. Masyarakat hanya tidak senang dengan cara ketujuh PPNS Kemen LHK masuk ke wilayahnya tanpa izin pemuka masyarakat setempat.

Terlebih, para penyidik menyegel lahan terbakar milik kelompok tani karena dianggap melakukan tindakan pidana membakar lahan. Padahal kata dia, kelompok tani adalah korban dari peristiwa itu.

"Kami ini korban, tidak mungkin kami membakar lahan yang sudah produktif, kami tidak terima dituduh sebagai pelaku kejahatan pembakar hutan," jelasnya.

Masyarakat kata dia, hanya ingin para pejabat daerah di hadirkan ditempat kejadian, begitu juga Menteri Siti Nurbaya untuk turun langsung kelapangan sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan fakta sebenarnya kepada menteri.

Jefriman juga membantah telah dimobilisasi perusahaan PT APSL. "Tidak benar itu, ini spontanitas dari masyarakat," katanya.

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru