riau24 Disebut Alergi Impor Sembako, Sekda Bantah Dengan UU | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Pekanbaru

Disebut Alergi Impor Sembako, Sekda Bantah Dengan UU

0
Berita Riau -  Disebut Alergi Impor Sembako, Sekda Bantah Dengan UU

Pekanbaru, Riau24.com- Dikatakan alergi impor sembako, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau menjawab pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisprindag) Kota Pekanbaru dengan membeberkan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai referensi pembagian kewenangan oleh pemerintah daerah.

"Bukan alergi, dalam ketentuan peraturan pemerintah mulai dari urusan kewenangan sampai pembagian urusan dengan merunut dari UU nomor 23 tahun 2014, urusan ekspor impor itu bukan urusan daerah. Itu adalah kewenangannya pemerintah pusat," ujar Sekda, Ahmad Hijazi di Kantor Gubernur Provinsi Riau.

Dikatakan Ahmad, dalam aturan tersebut dijelaskan, pemerintah daerah tida dibenarkan mengeluarkan rekomendasi perizinan dibidang eksor impor, melainkan hanya bisa dikeluarkan oleh yang berkompeten yaitu Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Sekalipun pemerintah daerah memberikan rekomendasi perizinan kegiatan ekspor impor, hanya saja hal tersebut tidak berlaku. "Jadi malau Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan kebijakan itu tidak akan laku. Karena memang tidak ada urusannya, tidak ada kewenangannya. Dan bea cukai tidak akan mau menerima," kata Ahmad tegas.

Selain itu, proses perizinanpun akan memakan waktu karena proses yang cukup panjang. Dimulai dari, usulan yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri. "Disinipun nanti harus perlu penelusuran misalnya penetapan pelabuhan," jelas Ahmad.

Sebab menurutnya, pada izin impor disamping menentukan kuota kemudian ditetapkan pula pelabuhan masuknya. "Hal ini untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai," tambah Ahmad.

Selain itu, perizinan inipun memerlukan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Peternakan dan Kementerian Kelautan. "Perizinan ini membutuhkan rekomendasi dari kementerian yang membina sebab Kementerian Perdagangan pun tidak bisa berdiri sendiri," sbung Ahmad.

Sebagai penutup, Ahmad kembali menegaskan bahwa Pemprov Riau tidak alergi dengan sistem impor, hanya saja Riau harus memiliki justifikasi yang kuat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Riau mampu memperoleh Alokasi tersebut.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru