riau24 Impor Barang, Harga Tak Lagi Dikendalikan Pemerintah, Tapi Mekanisme Pasar | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Pekanbaru

Impor Barang, Harga Tak Lagi Dikendalikan Pemerintah, Tapi Mekanisme Pasar

0
Berita Riau -  Impor Barang, Harga Tak Lagi Dikendalikan Pemerintah, Tapi Mekanisme Pasar

Pekanbaru, Riau24.com- Kegiatan impor sembako yang dikatakatn Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Pekanbaru sebagai solusi melambungnya harga cabai jelang lebaran Idul Adha 1437 H ternyata memiliki konsekuensi yang harus dipahami.

Pasalnya, ketika kegiatan impor sembako diberlakukan maka yang terjadi adalah harga sembako tidak lagi bisa dikendalikan oleh pemerintah melainkan berdasarkan mekanisme pasar.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Akan terjadi rantai ekonomi yang akan berdampak pada distorsi harga dipasaran.

"Dalam teori konsepnya namanya itu rantai ekonomi dan itu paling berbahaya. Karena itu bisa mendistorsi harga," ujar Ahmad Hijazi di Pekanbaru.

Sebab, sistem distribusi yang berlaku nantinya adalah mekanisme pasar uang. Dijelaskan oleh Ahmad, dalam teori ekonomi, mekanisme pasar itu berdasarkan dua hal, yaitu mekanisne pasar barang dan uang.

"Jadi tidak berdasarkan benefit cost ratio lagi karena harus dihitung transportasi berapa, harga pembelian di negara asal berapa. Karena dia yang bermain sudah mekanisme harga sesuai dengan mekanisme pasar uang," kata Ahmad.

Diterangkan Ahmad pula, jika yang berlaku adalah pasar barang, maka harga berdasarkan besarnya penawaran dan permintaan. Namun, jika pasar uanglah yang digunakan maka, akan terjadi distorsi harga.

"Kalau ada pasar uang nanti dia keterlibatan investasi, keterlibatan modal, keterlibatan rantai ekonomi, high cost dan segala macam itu masuk dalam konteks bisnis itu, ya harga tidak dikendalikan pemerintah tetapi berdasarkan mekanisme pasar. Nah inilah yang terjadi, namanya distorsi pasar," terang Ahmad.

Belum lagi dalam pemberian izin tersebut, Kementerian tidak akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan impor melainkan dengan melibatkan importir. "Importir inipun harus yang memiliki izin usaha impor," sambung Ahmad.

Dengan dilibatkannya importir maka pemerintah kabupaten/kota harus memastikan komitmen dari importir untuk melakukan distribusi dengan harga yang wajar.

"Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten/kota, hal ini memerlukan harmonisasi. Importir yang ditunjuk harus komitmen melakukan distribusi dengan harga yang wajar," imbuh Ahmad.

Konsekuensi lainnya yang harus dihadapi adalah kemungkinan terlibatnya oknum pemerintah dengan korporasi yang menjalankan kegiatan impor ini.

"Itu dimungkinkan dalam setiap apapun bentuknya dimungkinkan keterlibatan orang di pemerintahan dengan importir, oleh karena itu diperlukan yang namanya sterilisasi kebijakan," tutup Ahmad.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru