riau24 Sekjen KLHK: Kegiatan PT. RAPP Dihentikan Sementara | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Sekjen KLHK: Kegiatan PT. RAPP Dihentikan Sementara

1
Pembukaan kanal PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Grup) di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau
Berita Riau -  Sekjen KLHK: Kegiatan PT. RAPP Dihentikan Sementara

Pekanbaru, Riau24.com- Badan Restorasi Gambut (BRG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta jajaran PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melangsungkan rapat membahas kasus pembukaan lahan gambut dan konflik sosial di areal konsesi, Jumat (9/9/2016).


Rapat terbatas ini digelar untuk merespon pengaduan masyarakat serta temuan Kepala BRG dan tim saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi konsesi PT. RAPP di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau.


Dalam rapat ini disepakati agar PT. RAPP menghentikan kegiatan pembukaan kanal di areal konsesinya. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mengingatkan agar pemegang konsesi HTI ini menaati PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Di dalam PP tersebut sudah disebutkan larangan membuka lahan gambut terlebih gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter.


”Tidak ada lagi pembukaan lahan di areal gambut, untuk itu kegiatan PT. RAPP dihentikan untuk sementara sampai diselesaikannya Peta Kawasan Hidrologis Gambut,” tegas Bambang.


KLHK dan BRG akan membentuk Tim dengan melibatkan masyarakat dan PT. RAPP untuk merestorasi kawasan gambut tersebut bersama 14 desa yang ada di sekitar konsesi.


Presiden Direktur PT. RAPP, Tony Wenas menyatakan siap melakukan restorasi gambut baik di dalam atau di luar areal konsesinya, dan restorasi akan dilakukan bersama masyatakat.


Selanjutnya, PT. RAPP juga akan menyesuaikan Rencana Kerja Umum (RKU) sesuai dengan kondisi kedalaman gambut yang ada. Sebelumnya Wenas menyampaikan permohonan maaf atas insiden penghadangan terhadap Kepala BRG, Nazir Foead dan jajaran yang akan melihat areal konsesi PT. RAPP di Pulau Padang.


PT. RAPP menyatakan akan melakukan revisi terhadap SOP terkait pengamanan arealnya. Di hadapan wartawan, Tony Wenas menyatakan bahwa petugas yang melakukan penghadangan bukan anggota TNI/Polri aktif.


Lahan yang telah dibuka dan berkonflik dengan masyarakat akan dikembalikan dengan mengacu pada kebijakan perhutanan sosial serta praktik dan pengetahuan lokal dalam pengelolaan gambut oleh masyarakat. Jenis tanaman kehidupan yang digunakan akan disesuaikan dengan usulan masyarakat. Di lokasi konflik, masyarakat sebelumnya menanam sagu.


Sementara itu, Nazir Foead menyatakan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, BRG akan segera menetapkan peta untuk zona lindung pada gambut di seluruh Pulau Padang.


“Bersama dengan KLHK, akademisi dan LSM akan dibentuk tim untuk resolusi konflik. BRG juga akan membentuk tim untuk pengecekan kembali tata hidrologi di areal konsesi tersebut,” kata Nazir.


R24/uci

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Jeffrackucky
Selasa, 28 November 2017 09:54 wib
Achat Cialis Generique En France Cialis Levitra Precio Comprar Priligy Generico Espana online pharmacy Stendra On Sale Generic Amoxicillin Liquid Drops
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru