riau24 BEM UR: Penegakan Hukum Anggota DPRD Tumpul Keatas dan Tajam Kebawah | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Pekanbaru

BEM UR: Penegakan Hukum Anggota DPRD Tumpul Keatas dan Tajam Kebawah

0
Berita Riau -  BEM UR: Penegakan Hukum Anggota DPRD Tumpul Keatas dan Tajam Kebawah

Pekanbaru, Riau24.com- Terkait BNN Riau yang menyatakan ketiadaan anggaran untuk melakukan tes urin pada anggota DPRD Provinsi Riau, Faizal Indra Rangkuti, Menteri Hukum dan Advokasi BEM UR menyebutkan penegakan hukumnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

"Seperti pepatah bilang hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Ketika pejabat tinggi nyabu dan masyarakat minta diadakan tes urin alasan BNN tidak ada anggaran, lantas bila masyarakat biasa diciduk dan langsung ditahan," ujar Faizal dalam agenda penyuluhan pencegahan bahaya narkoba bagi siswa dan mahasiswa Provinsi Riau.

Padahal, menurut Faizal, BBN Nasional mengajukan Rp1,4 triliun untuk tahun 2016, sementara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau pada tahun 2015 memiliki anggaran sekitar Rp300 juta.

Menanggapi hal ini, Sinta Dame Simanjuntak selaku Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN seolah menjelaskan anggaran yang dimiliki oleh BNNP lebih besar dari yang disebutkan oleh Faizal.

"Anggaran BNNP yang disebutkan kekecilan, saya yakin itu lebih. Rp300 juta itu baru pemberdayaan masyarakat saja segitu. Jangankan itu, alat tes urin saja 100 ribu/1 buah. Jadi kalau dibilang tidak ada anggaran itu tidak benar," tutur Santi di Pekanbaru.

Namun,ditambahkan Santi, kemungkinan anggaran yang dimiliki BNNP habis karena begitu banyaknya permintaan. "Anggaran untuk pengadaan tes urine itu ada, cuma ketika akan menggunakan, anggarannya sudah habis karena banyaknya permintaan di awal. Karena begitu banyaknya permintaan sehingga diakhir tahun, ketika kebetulan anggota DPRD pula, alatnya sudah tidak ada," terang Santi.

Karena menurut Santi, saat ini tengah masifnya permintaan tes urin sehingga kemungkinan BNNP kehabisan alat tes urin tersebut besar.

"Kita ini kan dari segi pemberdayaan masyarakat itu menyediakan alat tes urin, membantu siapa saja yang meminta kita untuk tes urin. Karena mereka memang tidak menganggarkan sendiri, mintanya ke BNN. Jadi kasusnya belum tentu karena tidak ada anggaran, itu ada benarnya tapi bukan begitu kronologisnya," tutup Santi.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru