riau24 Berani Bermain Dengan Dana ADD, Kades Terancam Dipolisikan | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Dana ADD

Berani Bermain Dengan Dana ADD, Kades Terancam Dipolisikan

1
Berani Bermain Dengan Dana ADD, Kades Terancam Dipolisikan
Berita Riau -  Berani Bermain Dengan Dana ADD, Kades Terancam Dipolisikan
Kuansing, Riau24.com - Besarnya Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh para Kepala Desa membuat Kades sering menjadi incaran sejumlah oknum LSM. Apalagi dana yang dikucurkan dari pusat langsung ke rekening desa itu dikhawatirkan banyak pihak disalahgunakan.

“Kades jangan main-main dalam penggunaan dana ADD. Dan jangan memperlambat dalam menyampaikan laporan SPJ nya,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Kuantan Singingi, H. Irwandi, S.Sos, MM dalam arahan pada monitoring penggunaan dana ADD di kantor camat Sentajo Raya, Kamis (22/9) sore.


Baca Juga :
Alokasi Dana Desa Tak Kunjung Cair, Kepala Desa Bukit Batu Mengundurkan Diri


Menurutnya, sebelumnya ia tidak terlalu khawatir akan pengelolaan dana ADD yang disalahgunakan atau diselewengkan oleh para Kades dan BPD. Karena sebelum dana dikucurkan, para kepala desa sudah menekan Mou tentang tata cara pengelolaannya. Tak hanya itu, para kepala desa juga sudah menjalani pelatihan beberapa kali dan dibekali peraturan serta panduan.

“Para Kades juga sudah dipandu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Tim dari Kabupaten, dan pendamping dari kecamatan,” paparnya.

Dijelaskannya, setiap RAB yang diajukan telah dilakukan verifikasi sebelum disahkan. Ditengah perjalalanan penggunaan ADD, pemerintah sudah membentuk Tim yang akan memonitoring. Dalam hal ini melibatkan Jaksa, Inspektorat dan pendamping untuk memonitor proses pengelolaan baik serta menampung permasalahan yang timbul untuk dibahas secara bersama.

“Tim monitoring Pemkab Kuansing juga memandu bagaimana cara mempertanggungjawabkannya atau membuat SPJ-nya. Sehingga kalau ada permasalahan harus secepatnya di sampaikan dan berkonsultasi. Konsultasinya juga dilakukan bersama jaksa agar dikemudian hari tidak ada temuan yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Sehingga para kades bisa selamat dan tak terjerat proses hukum akibat penyalahgunaan ADD,” tuturnya lagi.

Irwandi dengan tegas mengancam, bahwa tidak ada alasan Kades melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana ADD. Kendati di Kuansing banyak kegiatan budaya seperti Pacu Jalur yang melibatkan dan membutuhkan perhatian khusus para kades, namun tidak bisa serta merta menggunakan dana ADD karena peruntukkannya sudah tak tepat lagi.

“Jangan ada RAB yang berubah ditengah jalan, apalagi dengan alasan desakan masyarakat untuk membuat Jalur, maka Kades jelas akan terancam masuk penjara,” tambahnya.

Ditambahkannya, apabila satu Kades saja bermasalah dalam SPJ-nya, maka bisa dipastikan akan terseret dalam proses hukum.

Untuk itulah perlu dilakukan monitoring agar segala kegiatan penggunaan anggaran ADD sesuai dengan RAB dan harapan pemerintah.

“Dana sisa 40% bagi setiap desa sudah standbay untuk dikucurkan. Artinya jika semua pekerjaan sudah selesai segeralah sampaikan SPJ-nya, agar cepat pula diverifikasi. Bagi yang cepat selesai, maka pemerintah akan segera mengucurkannya. Sebab, dana itu sudah menanti untuk ditransfer,” jelasnya.


Baca Juga :
Polisi Bengkalis Ungkap Pencurian Dengan Kekerasan Terkait Dana Desa Sungai Linau


Rasa terganggu tentang ADD juga dikemukakan oleh Kades Kampung Baru Sentajo, Jamlus. Ia mengaku sangat risih dengan kehadiran sejumlah oknum LSM dan wartawan dari luar yang hampir setiap hari singgah dikantornya dan menanyakan realisasi penggunaan ADD.
Karena sejak dimulainya kegiatan pembangunan infrastruktur dari dana 
ADD, para Kades terutama yang berkantor ditepi jalan lintas, selalu menjadi incaran.

“Selain mendesak minta laporan dan realisasi penggunaan dana ADD, oknum LSM tak segan-segan mengancam akan melaporkan ke polisi. Kami sangat berharap  agar Pemkab Kuansing memiliki peran besar dalam mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena jujur, hal seperti ini membuat kami menjadi risih,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Irwandi menyarankan agar setiap Kades dapat menempel papan informasi  dikantornya masing-masing tentang penggunaaan dana ADD tersebut.
Sehingga tak hanya LSM, masyarakat luas pun bisa 
melihat kinerja perangkat desa. Dengan dibuatnya papan informasi, bisa menjadi nilai tambah bagi Kades. Karena Kades akan dianggap lebih transparan dalam pengelolaan dana ADD.

"Jika 
tak ada penyimpangan untuk apa takut dan risih? Masyarakat kan punya hak untuk melihat semuanya dengan jelas", pungkasnya secara lugas. (***)





R24/zar
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Generic
Senin, 19 Desember 2016 14:06 wib
Is cialis generic pharmacy better than Flomax for BPH and erectile dysfunction treatment?
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru