riau24 SPS Provinsi Riau Gelar Workshop Humas | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Bahas Permasalahan Kerja Sama Media Dengan Pamerintah

SPS Provinsi Riau Gelar Workshop Humas

0
Berita Riau -  SPS Provinsi Riau Gelar Workshop Humas
Pekanbaru, Riau24.com - Serikat perusahaan pers (SPS), provinsi Riau selama dua hari Jumat tanggal 23- Sabtu 24 September megelar worshop Humas di hotel Jatra Pekanbaru.

Hadir sebagai pemateri, Yosef Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Ahmad Djauhar (Ketua Harian SPS Pusat), Uung Abdul S (Kajati Riau), Harry Purwaka (Kepala BPK Riau), dan Zulmansyah Sekedang (Ketua SPS Cabang Riau).

Dalam worshop itu membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem kerja sama media dengan pemerintahan, yang akhir-akhir ini dinilai menimbulkan beberapa permasalahan.

"Kita banyak mendengar permasalahan yang disebut terkait kerjasama media dengan pemerintah," kata Zulmansyah.

Menurut Zulmansyah, sebagai ketua SPS provinsi Riau, pihaknya telah berkonsultasi dengan BPK RI terkait beredarnya informasi munculnya permasalahan dalam kerjasama media dan pemerintah.

"Kita sudah melakukan konsultasi dengan pihak BPK RI terkait hal ini, namun berdasarkan hasil revew dari BPK ternyata tidak pernah sejak dulu sampai sekarang ditemukan perusahaan pers bermasalah dengan badan pemerintah mana pun," katanya.

Bahkan menurutnya satu perusahaan pers pun tidak pernah bermasalah terkait kerjasama dengan badan pemerintah.

"Memang kabar yang beredar, banyak yang mengatakan bahwa perusahaan pers bermasalah dengan pemerintah namun setelah kita cek ternyata mereka media yang tidak ada hubungannya dengan pers," katanya.

Menurutnya banyak media yang mengaku sebagai pers sebagai contoh media online dan medsos yang akhir-akhir ini keberadaannya marak di Riau.

"Mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan pers. Dan mereka bukan pula perusahaan pers," katanya.

Bahkan terkait hal ini pihak SPS provinsi Riau, juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Riau namun senada dengan BPK RI, kejaksaan juga berpandangan sama, bahwa tidak pernah ditemukan adanya indikasi permasalahan hukum terkait dengan kerjasama yang dibangun oleh pers dengan pemerintah.

"Saya sampaikan, pihak pemerintah boleh menolak pihak yang mengaku dari pers, namun tidak berkompeten," katanya.

Zulmansyah mencontohkan yang dimaksud dengan tidak berkompetensi tersebut adalah oknum yang mengaku dari media atau pers namun sering salah dalam penulisan," katanya.

Sementara itu Ahmad Djauhar menangapi hal itu, meminta SPS kabupaten kota dan daearah untu selalu berkordinasi dengan pusat akan adanya oknum yang mengaku dari media atau pers.

"Kita juga meminta SPS kabupaten dan kota merangkul perusahan pers kususnya yang media online yang sudah mempunyai legalitas resmi untuk bisa dimasukkan ke SPS biar resmi, dan tidak terjadi permasalah lagi di kemudian hari ini harapan kita kedepan,"terangya.

Selain itu katanya keberadaan dewan pers yang mengawasi perusaan pers bisa menjadi rujukan SPS untuk mengadukan permasalah ini.

"Kita tidak melarang menjadi wartawan, namun hanya harus memunyai legalitas yang resmi, seperti adanya pendirian PT, dan memenuhi syarat lainnya, serta juga pencarian beritanya memang harus benar dan tidak meniru atau asal-asalan saja,"tutunya.(R24/iko)

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru