riau24 Distamben Riau Anggarkan Rp47 Miliar Pengalihan P3D PNS | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Pekanbaru

Distamben Riau Anggarkan Rp47 Miliar Pengalihan P3D PNS

0
Berita Riau -  Distamben Riau Anggarkan Rp47 Miliar Pengalihan P3D PNS

Pekanbaru, Riau24.com- Dinas Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (Distamben) Provinsi Riau menganggarkan Rp47 miliar untuk pengalihan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumen (P3D) pegawai negeri sipil (PNS) kabupaten/kota yang akan dipindahkan kewenangannya ke provinsi Riau.

"Kewenangan ESDM sudah tidak dimiliki oleh kabupaten/kota, semuanya dialihkan ke provinsi. Penganggaran telah disiapkan Rp47 miliar dari belanja tidak langsung. Ini telah diakomodir, memang baru kebutuhan minimal," ujar Kepala Distamben Provinsi Riau, Syahrial Abdi di Pekanbaru, Selasa (27/9/16).

Karena sudah 15 tahun berdirinya Distamben kabupaten kota maka kata Syahrial pihaknya mau tidak mau harus menampung dokumen yang berupa kajian. "Ada juga izin usaha pertambangan yang diserahkan bupati kepada gubernur," katanya lagi.

Dia menambahakan, setelah dikerahkannya izin usaha pertambangan itu, maka dalam waktu 90 hari pertanggal berita acara penyerahan, pihaknya wajib melakukan evaluasi yang telah diserahkan Gubernur. "Apakah di perpanjang, digabung dicabut.  Sepanjang diserahkan kami akan lakukan evaluasi. Namun, jika tidak masuk kita tak bisa lakukan evaluasi," sambung Syahrial.

Hasilnya nanti, kata dia akan disampaikan kepada kabupaten kota. Hingga saat ini sudah dua kabupaten yang menyerahkan yaitu Indragiri Hilir (Inhil) dan Indragiri Hulu (Inhu). "Inhil yang telah selesai kami evaluasi," tuturnya.

Sementara pengalihan (P3D), Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih kewenangan 105 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ESDM, dimana 64 orang diantaranya memiliki kompetensi teknis diantaranya berijazah elektro, biologi, pertambangan dan humaniora, sesuai dengan yang dibutuhkan Distamben Riau. 

Syahrizal menjelaskan, hal tersebut berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda (Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kewenangan sehingga berimplikasi pada pengalihan P3D dimana bertujuan untuk mematangkan status kepegawaian dari Kabupaten/kota ke Provinsi Riau. 

Terhadap 105 PNS ini, Tambah Syahrial, telah dilakukan verifikasi data oleh Badan Kepegawaian Daerah antar kabupaten/kota. Sedangkan untuk 19 PNS kabupaten dan provinsi akan dipindahkan ke pusat yaitu Inspektur tambang dan migas. 

Berpindahnya kewenangan ini, lanjutnya, tidak akan mengurangi fungsi pelayanan yang ada dikabupaten/kota sehingga akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan sistem yang sama agar tetap dapat menjangkau urusan di masing-masing wilayah."Untuk pembentukan UPT sudah disiapkan anggarannya, yang penting pengurusan administrasi bisa dilakukan," tutupnya.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru