riau24 APBD Perubahan 2016 Terhambat, DPRD Rohul Belum Terima LPJ Keuangan 2015 dari Pemkab | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

APBD Perubahan 2016 Terhambat, DPRD Rohul Belum Terima LPJ Keuangan 2015 dari Pemkab

0
APBD Perubahan 2016 Terhambat, DPRD Rohul Belum Terima LPJ Keuangan 2015 dari Pemkab
Berita Riau -  APBD Perubahan 2016 Terhambat, DPRD Rohul Belum Terima LPJ Keuangan 2015 dari Pemkab
Rohul, Riau24.com - Akibat penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) untuk 4 bulan terhitung September hingga Desember 2016 sebesar Rp104 miliar atau Rp26.118.656.640 per bulannya, Pemkab Rohul ambil langkah optimalisasi anggaran guna menutupi defisit APBD Rohul 2016.

Dalam melakukan optimilisasi anggaran tahun 2016, DPRD meminta Pemkab Rohul agar bisa duduk bersama dan tidak sepihak. Karena sebelumnya APBD Rohul 2016 dibahas dan disepakati bersama Pemkab dengan DPRD Rohul.

“Setelah dihitung, APBD Rohul 2016 mengalami defisit capai Rp110 miliar, bila nantinya penyaluran DAU yang ditunda oleh Kemenkeu RI dan tidak ditransfer hingga akhir Desember 2016. Tentunya, kita harapkan Pemkab duduk bisa duduk bersama dengan DPRD Rohul, untuk melakukan optimilisasi anggaran,’’ ajak Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, kemarin sore, terkait penundaan DAU Rohul.

Diakui Kelmi Amri, masih ada ruang di APBD Perubahan 2016. Namun hingga kini Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 juga belum diserahkan Pemkab Rohul ke DPRD.

“Bagaimana DPRD mau membahas RAPBD Perubahan 2016, sedangkan LPJ Keuangan tahun 2015 belum diserahkan ke kita. Karena syarat melakukan RAPBD Perubahan 2016, setelah dilakukannya pembahasan laporan pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 oleh DPRD Rohul. Atas pertimbangan itulah kita nantinya bisa melaksanakan RAPBD Perubahan 2016,’’  kata Kelmi lagi. 

Tertmasuk KUA dan PPAS Perubahan 2016 juga belum diserahkan. Sehingga Kelmi berharap, Pemkab Rohul bisa segera serahkan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2015 ke DPRD Rohul.

Dalam RAPBD Perubahan 2016 sangat penting, karena nantinya akan dituangkan adanya cadangan penerimaan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2015, lalu adanya selisih perhitungan DBH tahun 2016 yang belum sepenuhnya dituangkan ke dalam struktur APBD Rohul 2016.

“Dengan masuknya dana tunda salur DBH 2015 serta selisih perhitungan DBH 2016, itu nantinya mampu menekan angka potensi defisit yang terjadi di APBD Rohul 2017. Sehingga RAPBD Perubahan Rohul 2016 yang akan dibahas, tidak akan banyak bergeser, itu hanya pada poin penerimaan serta belanja saja,’’ ungkap Kelmi, yang merupakan politisi dari Partai Demokrat Rohul. 

Dimana beban daerah saat ini, juga masih ada hutang dengan pihak ketiga tahun 2015, mencapai Rp44 miliar yang harus dibayarkan. Guna memenuhi Mandatori Dana Desa 10 persen dari DAU, yang belum dituangkan sepenuhnya masih mengalami kekurangan sekitar Rp33 miliar.

Bukan itu saja kata Kelmi lagi, gaji 13 dan gaji 14 juga belum dituangkan dalam APBD Rohul tahun 2016. Sementara pemerintah daerah membayarkannya atas amanah Peraturan Menkeu dan Mendagri menjelang lebaran Idul Fitri lalu.

“Apabila DAU benar-benar tidak disalurkan oleh Pusat ke Rohul, maka hampir dipastikan bila tidak dilakukan optimalisasi anggaran, APBD Rohul 2016 akan dibahas dalam kondisi defisit capai Rp110 miliar. Itupun dengan catatan, tunda salur 2015 dan selisih perhitungan memang sudah mutlak jadi penerimaan tahun 2016,’’ tegas Ketua DPRD Rohul lagi.

Sehingga sebut Kelmi, perlu diantisipasi. Berharap APBD Rohul tahun 2017 kondisi keuangan kembali normal dan memberikan ruang kepada Pemerintah deaerah untuk melaksanakan pembangunan. (***)




R24/ags 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru