riau24 Soal Rusuh Meranti, KontraS: Polisi Tidak Transparan | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Rusuh Meranti

Soal Rusuh Meranti, KontraS: Polisi Tidak Transparan

1
Koordinator KontraS Haris Azhar seusai menggelar pertemuan di Mapolda Riau ( Foto: Nof)
Berita Riau -  Soal Rusuh Meranti, KontraS: Polisi Tidak Transparan
Pekanbaru, Riau24.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai Kepolisian Daerah Riau tidak transpara dalam mengungkap kasus bentrok berdarah antara aparat kepolisian dengan masyarakat di Selatpanjang, Kepulauan Meranti. KontraS menilai banyak keganjilan dalam penanganan kasus tersebut.
 
Koordinator KontraS Haris Azhar menyoroti beberapa cara polisi dianggap subjektif dalam menangani perkara yang menewaskan seorang warga tersebut yakni rekonstruksi peristiwa dilakukan di Pekanbaru, bukan di Meranti. Alasan demi keamanan yang diucapkan polisi dinilai sangat subjektif.
 
"Ini sepihak dan tidak transparan terhadap masyarakat. Dalam hukum acara rekonstruksi merupakan alat untuk menguji apakah peristiwa itu diselidiki dan disidik secara baik atau tidak," kata Haris, di Mapolda Riau, Jumat, 30 September 2016.
 
Selain itu, Haris mempertanyakan pemberian uang Rp25 juta kepada masing-masing keluarga korban.  Menurut Haris, itu merupakan pendekatan subjektif yang bisa mempengaruhi objektifitas tuntutan keluarga korban.
 
Kemudian kata dia, polisi hanya menetapkan 4 tersangka personil polisi  dalam peristiwa tersebut. Haris mengatakan, menurut investigasi KontraS ditemukan keterlibatan lebih dari 30 personil Polres Meranti dalam kericuhan itu. "Baik yang terlibat langsung maupun turut serta," katanya.
 
pencopotan jabatan Kapolres Ajun Komisaris Besar Asep Iskandar sebagai orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu dianggap belum cukup. Sebab kata dia, investigasi KontraS melihat adanya peran aktif dari Kapolres memerintahkan anggotanya melakukan penyerangan terhadap warga.
 
"Sanksi pencopotan Kapolres itu pun tidak jelas," katanya.
 
Dia melihat, modus yang dikakukan polisi dalam menangani kasus yang melibatkan anggotanya cenderung sama dengan kasus kebanyakan. Mengorbankan polisi pada level rendah dan memberikan uang belasungkawa kepada keluarga korban.
 
"Hukum yang rendah pada level internal. Kalaupun ada yang dipidana paling hanya satu orang," katanya.
 
Menurut Haris, cara yang biasa dilakukan polisi ini harus menjadi perhatian dan mesti diperbaiki. Penanganan kasus yang tidak transparan justru akan mengakibatkan trauma yang terus terpelihara terhadap keluarga korban dan masyarakat meranti itu sendiri.
 
Sebelumnya, ratusan warga Selatpanjang, Kepulauan Meranti, menggeruduk kantor Kepolisian Resor Meranti pada Kamis, 25 Agustus 2016. Mereka marah kepada aparat setelah tersangka kasus pembunuhan anggota Polres Meranti, Brigadir Adil S. Tambunan, menyebabkan Apri tewas.
 
Warga menuding terjadi kesalahan prosedur dalam menangkap Apri. Hal itulah yang membuat mereka emosi dan melempari kantor Polres Meranti dengan batu sehingga mengakibatkan sejumlah kaca kantor pecah. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menenangkan warga. Satu warga dilaporkan tewas dalam kerusuhan itu.

R24/Nof

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Kamis, 19 Oktober 2017 09:17 wib
LIVE BULL DI CF88 AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !! [URL=http://www.bolavita.net/register/] https://i.imgur.com/AmXCqp9.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru