riau24 Sesuaikan SOTK, 860 ASN Pemprov Riau Ikuti Lelang Jabatan | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Pekanbaru

Sesuaikan SOTK, 860 ASN Pemprov Riau Ikuti Lelang Jabatan

0
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Asrizal
Berita Riau -  Sesuaikan SOTK, 860 ASN Pemprov Riau Ikuti Lelang Jabatan

Pekanbaru, Riau24.com-Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) menyebutkan sebanyak 860 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pejabat eselon IV mengikuti lelang jabatan atau assessment.

Dikatakan oleh Kepala BKP2D, Asrizal, assessment oleh pejabat eselon IV ini dilakukan guna mengetahui kompetensi kerja yang disesuikan dengan penempatan posisi pada Struktur Organisasi Tenaga Kerja (SOTK) baru.

"Assessment dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi setiap pejabat eselon di Pemprov Riau. Sehingga yang bersangkutan tidak menemui kendala saat melaksanakan tugas-tugasnya," ujar  Asrizal usai melakukan assessment ASN di Pekanbaru, Senin (3/10/16).

 Seleksi ini dilakukan dalam bentuk tes kompetensi dan wawancara mendalam oleh tim assessor dari UPT. Assessment Center BKP2D dilakukan pada tiga tempat. “dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Ruangan Kenanga Kantor Gubernur Riau, Auditorium Menara Lancang Kuning dan Kantor Bappeda Provinsi Riau. Sementara untuk tes kompetensi direncanakan dilakukan di Rusunawa Sudirman,” terang Asrizal.

Asrizal menjelaskan sebanyak 1.200 pejabat yang terdiri dari 300 orang pejabat eselon III dan 860 orang pejabat eselon IV diikutkan dalam seleksi terbuka, dimana pelaksanaan assessment 860 pejabat eselon IV  telah berlangsung pada Senin ini. sehingga dengan adanya assessment ini, masing-masing pegawai harus memangku sebuah jabatan sesuai dengan tupoksi dan keahliannya dalam susunan SOTK baru.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk jabatan pimpinan tinggi yang mengalami perubahan karena dipecah ke dalam beberapa jabatan pimpinan tinggi lain, maka pejabat pimpinan tinggi sebelumnya yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu jabatan yang sesuai.

SOTK baru Riau saat ini masih dibahas oleh Panitia Khusus di DPRD setempat. Meski belum diparipurnakan, pansus sudah masuk dalam tahap finalisasi. Untuk satuan kerja yang dilakukan penggabungan diantaranya seperti Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru