riau24 Terkait Kepemilikan Lahan Puluhan Hektar, Legalitas YRM Dipertanyakan | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Wakil Bupati Kuantan Singingi

Terkait Kepemilikan Lahan Puluhan Hektar, Legalitas YRM Dipertanyakan

0
Terkait Kepemilikan Lahan Puluhan Hektar, Legalitas YRM Dipertanyakan
Berita Riau -  Terkait Kepemilikan Lahan Puluhan Hektar, Legalitas YRM Dipertanyakan
Kuansing, Riau24.com - Pengurus Yayasan Riau Madani (YRM) Provinsi Riau dinilai tidak layak membuat sejumlah gugatan ilegal berkaitan dengan lahan, hutan maupun lainnya ke pihak Pengadilan Negeri (PN) karena proses legalitas yayasan tersebut masih belum jelas.

"Yayasan itu masih ilegal, kelengkapan administrasi masih kurang," kata Sekretaris Yayasan Riau Madani Riau Tommy Freddy Simanungkalit di Pekanbaru, Rabu (5/10).

Ia mengatakan, selama ini banyak kegiatan ilegal yang dilakukan tujuannya hanya untuk menakuti pihak pengusaha ataupun pejabat dalam meraih keuntungan.

Eko: Bukan Hanya Pers Bebas, Tetapi Juga Profesional


Oknum pengurus yayasan bertindak tidak sesuai aturan sebelum melakukan gugatan mestinya memiliki badan hukum yang jelas dilengkapi sarana pendukung hingga sesuai aturan organisasi agar tidak bermasalah dikemudian hari.

"Banyak gugatan yang gugur karena pihak penegak hukum meneliti keabsahan yayasan," sebutnya.

Ia juga mengatakan, Yayasan Riau Madani itu ilegal sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati, karena praktek YRM di lapangan banyak merugikan pihak tertentu. Karena itu penegak hukum mesti dapat mengecek keabsahan yayasan tersebut sebelum menerima gugatan yang diajukan sehingga tidak merugikan pihak tertentu dan berdampak negatif di tengah masyarakat.

Tommy juga menduga Yayasan Riau Madani digunakan oknum pengurus yayasan untuk memeras sejumlah pengusaha dan pejabat melalui gugatan di sejumlah Pengadilan Negeri di Riau.

" Saya minta semua pihak untuk jeli dan waspada," tegasnya.

Menurut Tommy, setiap gugatan Yayasan Riau Madani semestinya tidak sah karena legalitas yayasan tersebut tidak jelas, seperti keberadaan domisili, perubahan akta Notaris dan pembayaran pajak kekayaan yayasan.


Rawan Bencana, Tiga Kampung di Siak Dapat Perhatian Istimewa


"Karena itu seharusnya setiap gugatan yang diajukan YRM ke pengadilan jadi tidak sah," ujarnya.

Selain masalah legalitas Yayasan Riau Madani yang dianggap tidak jelas juga, juga karena domisili kantor ternyata beralamat fiktif, dan yayasan tidak pernah membayar pajak kekayaan ke negara dan perubahan akta Notaris Penggantian Pengurus yang tidak prosedural dan tidak sesuai dengan AD/ART yayasan Riau Madani.

"Saya sudah menyampaikan masalah ini ke Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut melakukan gugatan," tegasnya.

Tommy menjelaskan, dengan masalah legalitas yang disampaikannya ke beberapa Pengadilan, sejumah gugatan yang diajukan yayasan Riau Madani ditolak beberapa majelis Hakim.

Selain itu, Tommy menduga oknum pengurus Yayasan Riau Madani juga menunggangi Pengadilan Negeri (PN) untuk mencari keuntungan dengan cara menakut-nakuti pengusaha melalui pengajuan gugatan. Hal ini dibuktikan beberapa gugatan terkait pelanggaran kehutanan dan lingkungan dicabut dari sejumlah Pengadilan.  (***)



R24/zar 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru