riau24 Lahan Diganggu Warga Rohul, PT. MAI Minta Pengawalan Kapolres Tapsel | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Sengketa Tapal Batas

Lahan Diganggu Warga Rohul, PT. MAI Minta Pengawalan Kapolres Tapsel

0
Lahan Diganggu Warga Rohul, PT. MAI Minta Pengawalan Kapolres Tapsel
Berita Riau -  Lahan Diganggu Warga Rohul, PT. MAI Minta Pengawalan Kapolres Tapsel
Rohul, Riau24.com - Sengketa lahan tapal batas antara Provinsi Riau-Sumatera Utara di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu (Rohul) belum juga selesai hingga kini. 

Bahkan Selasa (4/10/16) siang PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) meminta pengawalan dari Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) - Sumut, AKBP Rony Bamtana dan jajarannya karena mengakui lahan perkebunannya diganggu kelompok masyarakat.

                   
                                               Ket Foto : Lokasi sengketa lahan

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul Sri Hardono mengakui awalnya PT. MAI yang minta pengawalan dari Kapolres Rohul.

"Karena bersentuhan dengan tata batas Rokan Hulu, maka diajak Pak Kapolres Rohul (AKBP Yusup Rahmanto), dan Pak Kapolres mengajak saya," ujar Sri Hardono, Selasa sore.

Sesosok Mayat Anak Kecil Ditemukan Terapung di Bawah Jembatan


Sri Hardono mengakui dirinya tidak bisa bicara soal tapal batas antara Riau-Sumut, karena tapal batas kedua provinsi masih belum jelas.

"Saya hanya bisa bicara soal kawasan. Kalau masuk Padang Lawas itu masuk HP (Hutan Produksi). Kalau masuk Rohul itu masuk HL (Hutan Lindung)," ungkap Sri Hardono.

Ditanya apakah kawasan PT. MAI masuk Kabupaten Rohul atau Kabupaten Palas, Sri Hardono mengakui tidak bisa bicara banyak sepanjang tapal batas kedua provinsi belum ditentukan.

Sri Hardono menambahkan dari aksi turun ke kawasan perkebunan yang diklaim milik PT. MAI, Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana sudah meminta perusahaan dan masyarakat Batang Kumu menghentikan sementara kegiatan di daerah perbatasan.


                       

Perusahaan dan masyarakat juga diminta menahan diri untuk menghindari keributan dan tidak menyebabkan korban pihak di kedua belah pihak.

Dari kesepakatan, Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana akan menyurati Kapolda Sumut, dan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto akan menyurati Kapolda Riau, agar kedua Polda menyurati pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal tapal batas antara Provinsi Riau dan Sumut yang belum jelas.

PT. MAI diduga panik karena aktivitas pertanian dilakukan kelompok masyarakat di perbatasan Riau-Sumut semakin banyak. Apalagi, sudah kesekian kalinya perusahaan sawit ini terlibat keributan dengan masyarakat, terutama dengan Kelompok Petani Desa Batang Kumu.

Konflik antara masyarakat Batang Kumu dengan PT. MAI sendiri sudah terjadi sekira lima tahun terakhir, namun hingga kini belum ada jalan penyelesaian dilakukan Pemkab Rohul dan Pemkab Palas, termasuk Pemprov Riau dan Pemprov Sumut, serta pemerintah pusat.

Konflik kembali memanas karena diduga tanaman kelapa sawit milik masyarakat petani Batang Kumu dicabuti kembali oleh pihak PT. MAI, dan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit baru.

Penanaman kelapa sawit dilakukan PT. MAI di lahan sengketa mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa di Kabupaten Palas, seperti dari Desa Sei Korang, Desa Menanti, Huta Raja Tinggi, Sosa, dan Desa Aliaga.

Umumkan Hasil Rekam Medik, Pengamat Sebut KPU Tak Salahi Aturan


Meski mengatasnamakan masyarakat dari beberapa desa, namun masyarakat Batang Kumu mengindikasikan dalam penanaman tanaman sawit masih dikerjakan dan dibiayai oleh PT. MAI.

Tokoh Masyarakat Desa Batang Kumu, Daulay, mengatakan dari hasil peninjauan dua Kapolres ke lahan perbatasan terungkap bahwa selama ini PT. MAI hanya memanfaatkan nama masyarakat untuk membuka lahan di areal sengketa, termasuk melakukan penanaman sawit dibiayai perusahaan.

"Sebelum ada PT. MAI kami sudah berladang di lahan ini. Ketika perusahaan masuk, mulailah terjadi keributan dan lahan kami sering diganggu," ungkap Daulay.

Daulay mengakui lahan ini merupakan hasil jerih payah masyarakat mulai dari imas tumbang hingga penanaman sawit, namun PT. MAI terus berusaha menguasainya.

Aksi perusahaan tersebut kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat yang merasa keberatan dan tidak terima bila lahan pertanian mereka diserobot PT. MAI.   (***)



R24/ags 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru