riau24 5 Rekomendasi Kadistamben Rohul Kepada Pemerintah Pusat | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Pemkab Rohul

5 Rekomendasi Kadistamben Rohul Kepada Pemerintah Pusat

0
5 Rekomendasi Kadistamben Rohul Kepada Pemerintah Pusat
Berita Riau -  5 Rekomendasi Kadistamben Rohul Kepada Pemerintah Pusat
Rohul, Riau24.com - Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Rokan Hulu (Rohul) Drs. H. Yusmar M.Si, sampaikan lima rekomendasi soal pembangunan di pedesaan kepada Milenium Changing America (MCA) Indonesia atau MCA Indonesia dan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Yusmar ketika menjadi narasumber di acara Talkshow Peningkatan Kapasitas Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Terbarukan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/16) lalu.

MCA Indonesia sendiri merupakan sebuah organisasi yang biasa membantu dan mendonorkan dana dari Amerika untuk Indonesia di bidang ramah lingkungan, seperti energi baru terbarukan.

Acara Talkshow ini diprakarsai Kementrian ESDM dan MCA Indonesia, dengan peserta perwakilan dari beberapa provinsi seperti pejabat Kepala Bappeda, Kepala BLH, Kepala Dishut, dan Kepala Distamben.

Yusmar mengungkapkan lima rekomendasi yang disampaikan dirinya ke MCA Indonesia dan pemerintah pusat, pertama soal pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat di pedesaan sebenarnya punya kemampuan untuk membangun. Dan untuk mempercepat pembangunan diperlukan keterlibatan pemerintah atau pihak swasta.

Kedua, sebelum membangun desa, pemerintah harus mengetahui karakter dan ciri khas desa. "Itu yang namanya orientasi lokal, tidak di luar atau hanya memantau dari jauh saja. Sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat," jelasnya.

Manfaatkan Limbah Cair Hasilkan Energi Listrik, 4 PKS Usulkan Izin Lingkungan ke BLH Rohul


Ketiga, menurut Yusmar, perlu ada lembaga penampung, yakni perpaduan dan sinergi antara potensi dan sumber daya di desa. Diakuinya, bila difungsikan satu-satu hal itu tidak akan berjalan, harus dibuat kelompok.

Ke empat, khusus bidang pembangunan kelistrikan perlu adanya pembagian porsi yang jelas antara PLN dan non PLN, seperti pembagian 95 persen berbanding 5 persen, atau 90 persen berbanding 10 persen, sehingga target yang akan dicapai jelas.

Terakhir ke lima, peran pemerintah seharusnya hanya sebagai monitoring dan pembimbing. Sedangkan untuk pelaksanaan dipercayakan ke pihak desa, namun perlu pengawasan secara berkala.

"Inilah lima rekomendasi yang sudah saya sampaikan ke MCA Indonesia," ungkap Yusmar.

Selain itu, Yusmar juga memaparkan tentang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara, Rohul, yang melibatkan masyarakat lokal.

Menurutnya, program pembangunan dilakukan pemerintah memang sudah seharusnya berdampak bagi masyarakat, dari itu program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan.

"Kita paparkan bagaimana memanfaatkan pembangunan dilakukan pemerintah dan sudah diberikan ke daerah untuk dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.

Yusmar menambahkan, pembangunan di desa juga harus betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dari itu perlu sinergi dan keterlibatan seluruh elemen, baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Keterlibatan ini tentu membangkitkan rasa saling memiliki. Dan ketika ada sesuatu hal, setiap elemen punya punya peran sendiri, seperti masyarakat sediakan lahan, perusahaan memberikan limbah, Pemda mengawasi, dan pemerintah membantu dananya.

"Sebenarnya ada beberapa pembangunan dilakukan pemerintah di pedesaan. Program sudah selesai dilaksanakan, namun tidak digunakan oleh masyarakat, maka program ini dianggap gagal," pungkas Yusmar.    (***)




R24/ags 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru