riau24 Perusahaan di Kuansing Enggan Bayar Pajak | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Pajak

Perusahaan di Kuansing Enggan Bayar Pajak

0
Perusahaan di Kuansing Enggan Bayar Pajak
Berita Riau -  Perusahaan di Kuansing Enggan Bayar Pajak
Kuansing, Riau24.com – Ternyata masih banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang enggan untuk membayar pajak terutama pajak non penerangan.

Bahkan Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH mendesak pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak non penerangan tersebut.

Hal tersebut diungkapkannya saat dengar pendapat 
dengan instansi terkait kemarin. Menurutnya, penunggakan pajak perusahaan tersebut ada yang sudah berjalan satu tahun dan ada yang dua tahun.

"Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan, saya minta untuk diberlakukan sanksi yang tegas. Bahkan kalau perlu kita tutup perusahaan itu," tegasnya.


Penyebab Galau dan Panik Para Guru di Siak


Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi, Drs. Yuridisman menyatakan kesiapannya untuk menertibkan perusahaan yang tidak membayar pajak non penerangan ini.

"Sanksinya ada. Dalam aturannya bagi perusahaan yang tidak membayar pajak akan dikenai hukuman pidana kurungan 1 tahun atau denda dua kali terhutang. Sejauh ini kami sudah melakukan dua kali teguran dan sekarang kami persiapkan teguran ketiga, rencananya nanti langsung Pak Bupati yang akan menegurnya," katanya.

"Di Kuansing ini ada 20 PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang menggunakan genset. Ada enam perusahaan yang menunggak tahun 2015 dan 2016," paparnya.

Keenam perusahaan tersebut yakni PT MAS dan PT WSN, sudah bayar pajak untuk tahun 2016, namun masih ada tunggakan pajak untuk tahun 2015.
Begitu 
juga dengan PT SAR 1 dan PT SAR 2. Sedangkan PKS 1 dan 2 milik PT TBS, sama sekali tidak mau bayar pajak.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kuantan Singingi, Hendra AP menambahkan salah satu kendala dalam pemungutan pajak non penerangan jalan adalah masalah kewenangan.

"Wajib pajak selalu beralasan, bahwa itu bukan kewenangan kabupaten," paparnya.‎

Sedangkan soal sanksi, sesuai aturan Pemkab Kuansing juga berwenang mencabut izin operasinya.

"Sesuai undang-undang yang mengaturnya, 
sebenarnya kita bisa saja mencabut izin penerangan yang mereka pakai itu," tukasnya.    (***)




R24/zar 
 
 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru