riau24 Sekda Targetkan OPD Syarat Penyusunan APBD Selesai Oktober | Berita Riau
Sabtu, 16 Desember 2017

Pekanbaru

Sekda Targetkan OPD Syarat Penyusunan APBD Selesai Oktober

0
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi
Berita Riau -  Sekda Targetkan OPD Syarat Penyusunan APBD Selesai Oktober

Pekanbaru, Riau24.com- Sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2015, setiap daerah diharuskan memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Bejalana Daerah (APBD) sehingga Pemerintah Provinsi Riau tengah mengupayakan agar OPD dapat selesai di bulan Oktober ini.

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita harus merampungkan dulu organisasi OPD. Tahun 2017 itu organisasi perangkat daerah sesuai dengan PP Nomor 18 harus sudah diimplementasikan. Artinya bagi daerah-daerah yang tidak mengimplementasikan PP Nomor 18 tentu tidak bisa melaksanakan kegiatan APBDnya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (12/10/16).

Dikatakannya, jika target OPD rampung pada bulan Oktober maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bisa menyerahkan rancangan APBD murni tahun 2017 sehingga selama satu bulan ke depan dapat membahas sampai dengan diputuskannya APBD tersebut.

Sebab menurutnya, APBD provinsi harus segera diputuskan sebelum 31 Nopember mendatang. Meskipun ada keringan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal ini, pihaknya akan terus mengupayakan untuk segera diselesaikan OPD ini.

“Tapi ada pengecualian, Kemendagri juga harus memperhitungkan ini. Karena OPD itu kan baru, baru keluar PP nya, disiapkan Perdanya baru diputuskan. Jadi semuanya itu mengikuti alur perubahan-perubahan kebijakan regulasi, makanya tahun ini betul-betul ditahun perubahan, tahun transisional. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah menyerahkan jadi tidak ada persoalan-persoalan hanya tinggal mengatur waktu,” tengang Ahmad.

Nantinya, susnan APBD tidak harus mengacu kepada OPD yang baru. “Kan ada OPD yang lama, boleh. OPD lama membahas dan menyusun, hanya tinggal misalnya untuk urusan, kan ada urusan dalam RPJMD itukan yang dibahaskan urusan. Dari urusan itulah nanti masuk ke SKPD. Jadi tatkala dia dalam bentuk RKPD maupun penganggaran, kan ada acuan Perda OPD itu. Acuan Perda OPD itulah yang menjadi organisasi yang kemudian bertanggung jawab melaksanakan anggaran,” tutup Ahmad.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru