riau24 Parah, Gaji Panwas Pilkada Rohul 2015 Belum di Bayar 2 Bulan | Berita Riau
Jumat, 15 Desember 2017

Rohul

Parah, Gaji Panwas Pilkada Rohul 2015 Belum di Bayar 2 Bulan

1
ilustrasi
Berita Riau -  Parah, Gaji Panwas Pilkada Rohul 2015 Belum di Bayar 2 Bulan
Pasir Pengaraian, Riau24.com- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), hingga kini belum membayarkan dua bulan gaji anggota dan staff Panitia Pengawas (Panwas) Rohul, termasuk 145 Panitia Pengawas Lapangan (PPL) yang ada di 145 desa, tersebar di 16 kecamatan se-Rohul.
 
Sementara, petugas Panwas Rohul dan 145 PPL yang tersebar di 145 desa di 16 kecamatan, telah bertugas saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 lalu, dan sudah demisoner.
 
Diakui Sekretaris Panwas Rohul Demisoner, Elfitrend Saputra, pihaknya sudah mengajukan dana untuk dua bulan gaji anggota dan staff Panwas, termasuk gaji 145 PPL ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul.
 
“Hingga kini kita masih menunggu,” jelas Elfitrend di Pasir Pangaraian, kemarin.
 
Elfitrend mengungkapkan, pihaknya tekah ajukan anggaran sekira Rp649 juta ke DPKA Rohul. Anggaran diajukan untuk membayar dua bulan gaji anggota dan staff Panwas Rohul, termasuk 145 PPL, termasuk biaya operasional rutin seperti tagihan listrik dan air, serta alat tulis kantor atau ATK.
 
Menurut Kepala DPKA Rohul Jaharuddin, melalui Kabid Perbendaharaan DPKA Rohul Joni Muchtar, gaji yang belum dibayar merupakan dana tambahan diajukan Panwas Rohul.
 
Joni menyatakan, hasil rapat di pihak Kemendagri Republik Indonesia, dan hasil verifikasi dilakukan DPKA Rohul, sisa yang belum dibayarkan sekira Rp351 juta.
 
“Kemendagri hanya meminta kepastian dari Pemkab Rohul, kapan bisa membayar hutang. Kita sudah jawab akan dibayar bulan September dengan syarat persyaratan Panwas menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi, berikut dengan laporan kebutuhan yang benar-benar real,” jelas Joni.
 
Sebutnya lagi, dimana anggaran tambahan yang bisa diakomodir jauh dari besarnya dari pengajuan Panwas Rohul, karena ada beberapa item tidak bisa diakomodir, salah satunya perjalanan dinas anggota Panwas.
 
Ungkapnya lagi, dana tidak bisa dicairkan pada 2015 lalu, karena merupakan dana pengajuan tambahan. Panwas Rohul sudah mendatangi Bidang Anggaran dan menyerahkan pengajuan dana, namun ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, seperti Perbup perubahan tentang penjabaran APBD, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 
“Bil semua itu ada,  akan kita bayarkan. Kendala tidak bisa dibayarkan karena penganggaran Pilkada yang kurang diajukan kembali ke Pemkab Rohul,” jelas Joni dan mengakui pihaknya baru menerima surat dari Kemendagri sekira Juli 2016, dan baru Agustus 2016 DPKA Rohul rapat dengan pihak Kemendagri.
 
R24/adi/ags
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Norman
Senin, 17 Oktober 2016 07:38 wib
Beuhh, lama begul nunggak, dah kelar kerja weii...
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru