riau24 KPU Riau dan Bengkalis Sebut Gugatan Sulaiman ke PTUN Keliru | Berita Riau
Kamis, 14 Desember 2017

Pekanbaru

KPU Riau dan Bengkalis Sebut Gugatan Sulaiman ke PTUN Keliru

0
Foto: net
Berita Riau -  KPU Riau dan Bengkalis Sebut Gugatan Sulaiman ke PTUN Keliru

Pekanbaru, Riau24.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dan Kabupaten Bengkalis selaku Tergugat I dan II menyatakan gugatan mantan calon Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2015, Sulaiman Zakaria ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, keliru.


Sulaiman mengajukan gugatan terkait sengketa pemilihan kepala daerah, yakni SK tentang penetapan pasangan calon Bupati Bengkalis tahun 2015.


Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Bengkalis di ruang sidang utama PTUN Pekanbaru, Rabu (19/10).


Sidang dipimpin ketua dan dua anggota majelis hakim. Sementara Tergugat I diwakili komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum, Ilham M. Yasir, SH, LL.M, Kasubag Hukum KPU Provinsi Riau, Edy Yudarianto, SH, dan para staf bagian hukum KPU Provinsi Riau, yaitu Sudarsono, SH, Zulpen,S.Sos dan Frida Kustiyanti, SH.


Sedangkan Tergugat III KPU Kabupaten Bengkalis dihadiri langsung ketua Defitri Akbar SPi, dan anggota masing-masing, Khairul Saleh, SH, Husni Lebra, SHi dan Elmiawati Safarina, SPdi.


"Semestinya sudah selesai di tahapan proses sengketa 'TUN' pencalonan lalu. Keliru mempersoalkan lagi proses penetapan calon ke PTUN," ujar Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Defitri Akbar usai persidangan.


Menurut Defitri, UU pilkada punya karakteristik khusus untuk menjaga keserentakan, dimana tahapan jadwalnya sangat ketat sehingga proses sengketa dan badan peradilan yang menangganinya sudah ditentukan oleh UU sedemikian rupa.


"Di luar proses itu semestinya ditolak. Itu yang kami sampaikan dalam jawaban," imbuhnya.


Sementara komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Pengawasan, Ilham M Yasir juga menegaskan, selain penetapan calon sudah lewat waktu, pengajuan sengketa pemilihan ke pengadilan TUN tingkat pertama keliru.


"Yang benar melalui PTTUN setelah seluruh upaya administrasi di Panwaslu dilalui," tegas Ilham.


Ilham merujuk pasal 154 ayat (1) UU No. 8/2015 perubahan atas UU No. 1/2015 tentang pilkada.


"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke PT TUN dilakukan setelah upaya administratif di Panwas kabupaten/kota telah dilakukan".


Selain itu menurut Ilham, dalam jawaban kemarin juga menyampaikan, objek pengugat yang mempersoalkan putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik 5 anggota KPU Kabupaten Bengkalis.


"Putusan DKPP final dan mengikat, dan merupakan putusan etik yang semestinya tak bisa diuji lagi ke pengadilan TUN," imbuhnya.


R24/uci

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru