riau24 Banyak Aturan Baru, 80 Perda Pemkab Pelalawan Terpaksa Dihapus | Berita Riau
Sabtu, 03 Desember 2016

Perda

Banyak Aturan Baru, 80 Perda Pemkab Pelalawan Terpaksa Dihapus

0
ilustrasi
Berita Riau -  Banyak Aturan Baru, 80 Perda Pemkab Pelalawan Terpaksa Dihapus
Pelalawan, Riau24.com - Diusia ke-17 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah menetapkan sebanyak 261 Peraturan Daerah (Perda).
 
Selain itu, masih ada 4 rancangan Perda yang telah diajukan Pemerintah kepada pihak legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan. Dimana rancangan Perda tersebut saat ini tengah dilakukan pembahasan, dan rencananya dalam waktu dekat ini akan segera disahkan menjadi Perda.
 
Perda ini bertujuan untuk menggiring masyarakat dalam berbagai kegiatan dalam meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Hanya saja, hingga saat ini kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan Perda masih setengah hati.
 
"Momen HUT Pelalawan ke-17 ini, sebenarnya menjadi momen penting bagi kita, termasuk masyarakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satunya meningkatkan kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam Perda. Sejak 2001-2016, sudah ada sebanyak 261 Perda yang telah disahkan, dimana pada tahun 2016 ini telah disahkan 15 Perda dari 19 Ranperda yang telah disampaikan kepada DPRD Pelalawan.
 
Dan sisanya 4 Ranperda lainnya akan segera disahkan oleh DPRD Pelalawan dalam waktu dekat ini yakni Ranperda tentang pemekaran desa dan kelurahan, Ranperda tentang sumber daya air, Ranperda tentang rambu-rambu lalu lintas dan Ranperda tentang masyarakat adat. Hanya saja, dari jumlah 261 Perda tersebut, ada sebanyak 80 Perda yang telah dihapuskan atau dicabut karena adanya aturan baru. Sehingga, saat ini hanya ada sebanyak 181 Perda yang masih berlaku di Kabupaten Pelalawan," ujar Kabag Hukum Setdakab Pelalawan Kamiluddin SH, di Pangkalankerinci.
 
Lanjutnya, keberadaan Perda pada satu daerah sangat penting  sebagai alat penopang pembangunan. Pasalnya, didalam Perda telah ditetapkan berbagai peraturan terkait pembangunan dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
 
"Salah satu contohnya yakni Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didalamnya ada retribusi untuk daerah. Dan retribusinya (dalam bentuk uang, red), masuk kedalam kas daerah yang selanjutnya uang tersebut akan kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Sedangkan tujuannya tentu untuk kemudahan seluruh masyarakat," sebutnya seraya mengatakan termasuk PBB, rertibusi pasar, kesehatan, kebersihan dan lainnya.   (***)



 
 
R24/adi
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam