riau24 Cegah Bawahannya Terjerat Pungli, Ini Trik Walikota Dumai | Berita Riau
Minggu, 11 Desember 2016

Pungutan Liar

Cegah Bawahannya Terjerat Pungli, Ini Trik Walikota Dumai

0
Cegah Bawahannya Terjerat Pungli, Ini Trik Walikota Dumai
Berita Riau -  Cegah Bawahannya Terjerat Pungli, Ini Trik Walikota Dumai

Dumai, Riau24.com - Walikota Dumai Zulkifli As mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Dumai untuk tidak melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, karena jika kedapatan akan dijatuhi sanksi tegas.

Dalam rangka pemberantasan pungli ini, Walikota Dumai akan segera membentuk tim khusus pemantau terdiri dari unsur TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan pengawasan lebih ketat.

“Seluruh pelayanan publik dilarang pungli kepada masyarakat, karena itu perbuatan yang jelas melanggar aturan dan jika kedapatan bagi mereka yang melakukannya kita akan memberikan tindaka tegas,” sebut Zul As.

Dilanjutkan, untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat, Pemko Dumai berencana menerapkan pelaksanaan pelayanan prima sebagai bentuk mengantisipasi terjadinya berbagai indikasi pungli terhadap pelayanan masyarakat.


Sempat Kejar Kejaran, Dua Polantas Bersama Warga Berhasil Amankan Pelaku Pencurian

Antisipasi pungli ini juga dilakukan pemerintah daerah dengan langkah pembenahan dan penerapan mekanisme proses pelayanan serta pengawasan agar masyarakat sebagai pemohon dapat merasakan pelayanan yang bersih.

“Pelayanan publik rentan terjadi indikasi pungli, karena itu seluruh instansi terkait agar selalu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur,” tegas Wako.

Zul As juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Dumai untuk melaporkan indikasi pungli ini, jika terbukti kepada pemerintah agar secepatnya ditangani sesuai prosedur berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur telah menerbitkan surat edaran tentang pemberantasan pungutan liar (pungli) guna menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo.

Surat Edaran pemberantasan pungli ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, pimpinan kesekretariatan lembaga nonstruktural, gubernur, Bupati dan Walikota.   (***)



R24/dik 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam