riau24 Staf Ahli Komisi VII DPR RI Minta BLH Rohul Serius Atasi Limbah di Sungai Sitalas | Berita Riau
Senin, 05 Desember 2016

Limbah Perusahaan Di Rohul

Staf Ahli Komisi VII DPR RI Minta BLH Rohul Serius Atasi Limbah di Sungai Sitalas

0
Staf Ahli Komisi VII DPR RI Minta BLH Rohul Serius Atasi Limbah di Sungai Sitalas
Berita Riau -  Staf Ahli Komisi VII DPR RI Minta BLH Rohul Serius Atasi Limbah di Sungai Sitalas
Rohul, Riau24.com- Staf Ahli Komisi VII DPR Republik Indonesia (RI) Dapil Riau mitra kerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Imran Tambusai SE,MM, meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) agar serius menangani dugaan pencemaran lingkungan di Sungai Sitalas terletak di Kecamatan Tambusai Utara.

Imran Tambusai yang merupakan putra asli Tambusai ini, mengatakan bila benar Sungai Sitalas telah tercemar oleh limbah dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Torganda, perusahaan milik Darius Lungguk (DL) Sitorus ini sudah keterlaluan, karena telah merampas hak-hak masyarakat.

"Apalagi di musim kemarau, seharusnya Sungai Sitalas menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, seperti untuk mandi, mencuci dan air minum. Namun kini air sungai sudah tercemar diduga akibat limbah perusaahaan, hewan ternak saja tidak mau minum air di sungai ini apalagi manusia. Belum lagi masalah limbah tersebut tentu merusak lingkungan dan biota sungai, serta sangat merugikan masyarakat sekitar," tegas Imran kepada wartawan, Rabu (26/10/16).


Lahan Sengaja Dibakar Oleh Warga, 3 Unit Damkar Diturunkan


Bila benar limbah PKS PT. Torganda mencemari aliran Sungai Sitalas, sambung Imran, tentu perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sudah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Kita meminta BLH Rokan Hulu untuk menuntaskan masalah ini secara hukum dan UU yang berlaku, sehingga uji sampel melalui laboratorium betul-betul dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepada masyarakat dan publik," harapnya.

Imran mengajak pihak NGO atau LSM Lingkungan Hidup, media massa, serta masyarakat Tambusai Utara untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum dugaan pencemaran lingkungan di Sungai Sitalas.

Ia juga menyesalkan mendengar informasi wartawan sempat dilarang saat meliput pengambilan sampel di Sungai Sitalas. "Ini cara-cara yang tidak benar," tegasnya.

Imran mengakui ia akan menyampaikan kejadian ini ke pihak Kementrian LHK RI untuk ditindaklanjuti secepatnya.

Diakuinya, sudah banyak persoalan perusahaan-perusahaan besar yang pernah membuang limbah ke aliran sungai di Kabupaten Rohul, namun penyelesaiannya kurang transparan.

"Kita memang butuh investor, tapi kaidah-kaidah dan aturan main harus ditaati, dan UU Lingkungan Hidup jangan ditabrak. Kita negara hukum, jangan masyarakat dirugikan," tegas Imran.

Imran mengakui dari informasi masyarakat Tambusai Utara dan media massa, menurutnya secara kasat mata air Sungai Sitalas sudah berwarna hitam pekat dan berbau sejak bulan puasa Ramadhan, Juni 2016 silam.

Seharusnya instansi terkait harus sudah sejak dini melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan, sehingga perusahaan tidak seenaknya saja membuang limbah ke aliran sungai.
Apalagi, sebelum mendirikan pabrik, sebuah perusahaan diharuskan membangun kolam limbah atau IPAL, sehingga tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.   (***)




R24/ags 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam