Kamis, 24 Juli 2014
DKPP berikan sanksi peringatan kepada KPU
0
(R24/Ism/merdeka)
DKPP berikan sanksi peringatan kepada KPU
Jakarta, (Riau24) ---- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melakukan pelanggaran kode etik selama melaksanakan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2014. Atas pelanggaran itu, DKPP kemudian menjatuhkan sanksi berupa peringatan.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada para Teradu I atas nama Saudara Husni Kamil Manik sebagai Ketua KPU terhitung sejak dibacakannya putusan ini," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie membacakan amar putusan dalam sidang di sekretariat DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/5).

Putusan ini dijatuhkan oleh enam anggota DKPP yakni Jimly Asshiddiqie , Abdul Bari Azed, Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait. Namun demikian, putusan yang dijatuhkan pada Senin, 20 Mei 2013 tidak dengan suara bulat.

Jimly mengatakan, terdapat tiga orang anggota yang berbeda pendapat (dissenting opinion), tetapi dia enggan menyebut siapa nama ketiga anggota itu.

"Satu orang anggota berpendapat, menyatakan Teradu I atas nama Saudara Husni Kamil Manik , Saudari Ida Budhiarti, dan Saudara Hadar Nafis Gumay terbukti melanggar kode etik dan harus dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, dan empat orang anggota dikenakan sanksi peringatan keras," kata Jimly.

Sedangkan pendapat kedua meminta hanya Husni Kamil Manik saja yang diberhentikan. Untuk pendapat ketiga menyatakan, tidak terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU.

Sebelumnya, pengaduan pelanggaran kode etik ini diajukan oleh enam partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi KPU. Keenam parpol itu adalah Partai Kedaulatan, Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Buruh, dan PNI Marhaenisme.(R24/Ism/merdeka)

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     
  • Subscribe

    untuk mendapatkan berita terbaru

Baca

Versi mobile Riau24 disini

m.Riau24.com