riau24 Salah Satu Proyek Tiga Pilar Kuansing diduga Bermasalah | Berita Riau
Minggu, 11 Desember 2016

Proyek Tiga Pilar

Salah Satu Proyek Tiga Pilar Kuansing diduga Bermasalah

0
Di duga Lahan Hotel Kuansing Bermasalah
Berita Riau -  Salah Satu Proyek Tiga Pilar Kuansing diduga Bermasalah

Kuansing, Riau24.com - Pembangunan Hotel Kuansing yang merupakan salah satu icon dan termasuk dari Tiga Pilar yang di bangun tahun 2014 lalu, di duga masih menyisakan masalah, sehingga hotel yang dibangun megah di jalan raya Teluk Kuantan - Pekanbaru tersebut, terlihat hotel tersebut belum bisa di manfaatkan.

Ini disebabkan masih adanya keterkaitan antara pemda dengan pihak rekanan yang belum kunjung selesai. Dan bahkan hotel tersebut juga belum juga selesai sampai sekarang, karena masih banyak yang harus diselesaikan. Bahkan yang lebih parah lagi, adanya dugaan pengadaan tanah yang harus dibayarkan sangat besar.

Sebab, dalam pengadaan tanah yang harus dibayarkan sangat besar.dan dinilai sangat tidak masuk akal, serta tidak adanya keterlibatan pihak BPN Kuantan Singingi yang menanda tangani berita acara tersebut.

Seharusnya harus ada tim 9, namun surat berita acara tersebut hanya di tanda tangani oleh 7 orang, dan di tambah lagi dengan tidak masuknya tiga pilar dalam RPJMD 2011 lalu.

[November, NBM Hadirkan Diskon Service Sparepart dan Jasa]
 

Dalam berita acara No/689/BA/PPTN/2014, Tim pengadaan tanah yang terdiri dari 7 orang tersebut telah melakukan rapat penetapan bentuk dan besarnya nilai ganti rugi atas tanah, bangunan dan benda-benda lain diatasnya yang terkena kegiatan pengadaan tanah fasilitas pemerintahan dan kepentingan umum tahun 2014. (perluasan lahan hotel kuansing), dari hasil penilaian Harga Tanah oleh tim penilai independen penyedia barang/ Jasa KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN, nilai pasar tanah pada lokasi perluasan lahan Hotel Kuansing adalah sebesar Rp.335.700/ m2.

Sementara dari surat keputusan Bupati Kuansing No:KPTS.172/IV/2013 tentang penetapan Nilai Jual Objel Pajak (NJOP) sebagai dasar pajak bami Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) harga NJOP per meternya saat itu sebesar Rp.128.000-, jika harganya Rp.128.000 permeter di kalikan 23,049 m2 maka hasilnya Rp. 2.950.272,000 sedangkan dalam berita acara tersebut tercatat sebesar harga permeter sebesar 335.700 dikalikan 23.049 maka hasilnya Rp.7.737.550.000 maka dalam pengadaan tanah tersebut adanya dugaan kongkalingkong dari panitia pengadaan dengan pemilik atau perantara jual beli tanah tersebut.

[Meriahkan Acara Loop Musik 2016, Telkomsel Hadirkan Aliando Syarief]
 

Pembayaran tanah lokasi Hotel kuantan Singingi tahun 2014 lalu melalui hitungan sementara berdasarkan NJOP tahun 2013 maka yang harus dibayarkan sekitar Rp. 2 Milyar lebih, namun pemda kuansing saat itu membayarkan Rp.7.7 Milyar lebih, atau tiga kali lipat lebih dari harga kepantasan, jika di hitung selisih harga berdasarkan NJOP di bandingkan dengan yang di bayarkan pemda yang sangat besar sehingga hal tersebut dapat di duga akan mengalami kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 5 Milyar

Sementara itu ketua suluh kuansing nerdi wentomes mengatakan bahwa harga lahan hotel kuantan singingi yang di bayar oleh pemda kuansing tersebut tidak masuk akal, menurutnya tidak akan ada orang yang mau membeli tanah ukuran 2 Ha senilai 7.7 milyar lebih, apa lagi lokasi tersebut di gunakan untuk kepentingan umum, justru harga tersebut akan jauh lebih murah,oleh karena itu berawal dari pengadaaan tanah yang di anggap nerdi tidak masuk di harga kepantasan dalam jual beli tanah tersebut , menurutnya adanya dugaan mar-ap anggaran dalam pelaksanaan penetapan harga tanah tersebut.

[Lagi, BNK Tes Urine 76 Pegawai Pemkab Pelalawan]
 

Senada dengan itu Aktifis anti korupsi kuansing Zubirman mendengar hal tersebut mengatakan bahwa adanya mar-up anggaran dalam menentukan harga , dan beliau berharap kepada pihak kejari kuansing untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang profesional, dan jika tidak sanggup untk memproses kasus-kasus besar di kuansing , maka meminta kepada kejati Riau untuk memindahkan mereka yang dianggap tidak mampu ketempat lain, harapnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu isu yang berkembang di masyarakat bahwa pajak penjualannya di masukan kedalam harga tanah oleh pemda , atau sama artinya pemda yang membayarkan pajak tersebut pada pemerintahan saat itu.


R24/zar 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam