riau24 Pansus PHPTTK Temukan 200 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di Pekanbaru | Berita Riau
Sabtu, 03 Desember 2016

DPRD Riau

Pansus PHPTTK Temukan 200 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di Pekanbaru

0
Ketua Pansus PHPTTK Ada Hartati
Berita Riau -  Pansus PHPTTK Temukan 200 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di Pekanbaru

Pekanbaru, Riau24com- Panitia kusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan (PHPTTK) menemukan 200 kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Pekanbaru hingga Juli 2016 ini.

Jumlah itu menurut pansus meningkat 3 tahun terakhir ini khususnya di Pekanbaru. Ketua Pansus PHPTTK Ade Hartati mengatakan kasus yang ditemukan itu berdasarkan laporan dari kabupaten dan kota. Namun halnya Pekanbaru ditemukan trendnya kekerasan perempuan pertahun meningkat di 3 tahun belakangan ini.

"Makanya pada hari ini kita rapat dengan mengundang badan pemberdayaan perempuan keluarga berencana di 12 kabupaten dan kota, di provinsi Riau untuk mengetahui kondisi perempuan dan anak di Riau, "katanya Rabu (9/11/16).

Dalam rapat pansus kali ini, Politisi PAN ini juga sempat mengutarakan kekecewaannya lantaran dua kabupaten dan kota tidak hadir dari yaitu Dumai dan Pekanbaru.

"Pekanbaru sangat kita sayangkan tidak hadir dalam rapat kali ini, sebab Pekanbaru kasus kekerasan perempuan cukup tinggi,"sesalnya.

Ia juga mengatakan rapat kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui informasi dan masukan tentang perempuan dan anak di Riau, serta untuk menyempurnakan Perda PHPTTK yang nantinya menjadi payung hukum.

"Maka dari itu semua badan pemberdayaan perempuan keluarga berencana yang kita undang hari ini harus hadir,"pungkasnya.

Ade juga menjelaskan dalam rapat pansus kali ini, banyak masukan-masukan dari kabupaten dan kota untuk penyempurnaan raperda ini, diantaranya dimasukkannya kata perlindungan anak dan ketersediaan anggaran yang minim untuk Badan Pemberdayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPTP2A) di kabupaten dan kota.

"Dimasukkannya anak lantaran menurut mereka jika orang tua khusunya ibu bermasalah anak juga perlu penanganannya. Sementara itu adanya kabupaten dan kota yang minim anggaran pihaknya meminta kepada provinsi bagaimana memberikan komitmen anggaran untuk Badan Pemberdayaan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPTP2A) kabupaten dan kota,"paparnya.

Terkait target penyelesaian Raperda ini, ia mengatakan akhir November 2016 ini sudah diketok palu. Tapi katanya mengingat adanya penambahan judul dengan perlindungan anak tentunya disampaikan dahulu kepada BP2D apakah diparipurnakan atau dilanjutkan oleh pansus.

"Sebenarnya Riau sudah ada perda no 3 2003 tentang perlindungan anak. Tapi didalamnya tidak ada penanganan sehingga merasa kesulitan jika anak bermasalah seperti apa penangananya. Maka dari itu di Ranperda PHPTTK ini di masukan perlindungan anak. Dengan stresing pencegahan, penanganan dan pemberdyaan,"tutupnya.(***)

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam