riau24 Terungkap Ternyata Pembangunan Infrastruktur Main Stadion Tanpa Payung Hukum | Berita Riau
Rabu, 07 Desember 2016

DPRD Riau

Terungkap Ternyata Pembangunan Infrastruktur Main Stadion Tanpa Payung Hukum

0
Wakil ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman
Berita Riau -  Terungkap Ternyata Pembangunan  Infrastruktur Main Stadion Tanpa Payung Hukum

Pekanbaru,Riau24.com - Pembayaran Hutang pembangunan Main Stadion kepada pihak kontraktor nampaknya belum bisa dibayarkan untuk sekarang ini. Adapun alasanya lantaran pemerintah provinsi Riau pada masa itu tidak menggunakan payung hukum dalam membangun infrastruktur gedung yang digunakan untuk PON itu.

Demikian disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman Kamis (17/11/16) kepada Riau24.com usai mengelar pertemuan di Jakarta di ruangan jaksa pengacara tinggi kemarin yang ketika itu dihadiri oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan pihak kontraktor PT Adhi Karya.

"Dalam pertemuan itu saya ditanya tentang, legalitas apalagi yang bapak minta sementara putusan MA sudah ada, KPK sudah kami temui, dari kemendagri sudah ada dan mengapa DPRD tidak patuh,"kata direktur PPH Jamdatun dari kejaksaan Agung RI kepada Saya.

Atas pertanyaan itu, Dedet menuturkan bahwa tentang kerusakan bukan pada televisi Adhi Karya tapi pada pemerintahaan saat itu. Dimana Proses penganggaran dan pelaksanaan APBD yang tidak dipatuhi pemprov, jadi tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara UU 17 th 2003, permendagri 13 dan perubahannya Perpres 54.

"Jadi usaha bapak katakan tadi berada di koridor kamar yg berbeda, secara kontraktual tak ada yang salah kok dengan Adhi Karya. Tapi yang missing linknya, tidak dianggarkan karena tidak ada payung hukum kok pemerintah melaksanakan kegiatan itu,"bebernya.

Atas jawaban dalam diskusi yang sengit itu, terlihat ketidaksiapan jasa pengacara negara terhadap argumen yang diberikan seputar main stadion. Pihak Adhi Karya pun kata Dedet terlihat panik.

"Apa yang disampaikan pak dedet ini menambah informasi kami yang tidak pernah diinformasikan sebelumnya, "tambah direktur PPH Jamdatun dari kejaksaan Agung RI.

Pertemuan itu lanjut dia diakhiri dengan kesimpulan yang dibacakan Direktur PPH bahwa semua pihak sepakat menyetujui pembayaran hutang jika ada kepastian hukum yang akan disampaikan secara tertulis oleh pihak Jamdatun. (***).

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam