riau24 Riau Tandatangani nota Kesepahaman Pemberlakuan e-government Jabar | Berita Riau
Selasa, 06 Desember 2016

Pekanbaru

Riau Tandatangani nota Kesepahaman Pemberlakuan e-government Jabar

0
Riau Tandatangani nota Kesepahaman Pemberlakuan e-government Jabar
Berita Riau -  Riau Tandatangani nota Kesepahaman Pemberlakuan e-government Jabar
Riau24.com-komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan mendorong 17 provinsi untuk memberlakukan praktis terbaik pada bidang perencanaan anggaran yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan anggaran tersebut terbagi dalam penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Komitmen tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh 17 pemerintah provinsi yang disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Adapun 17 Provinsi tersebut antara lain Provinsi Riau, Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Terpilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai daerah percontohan karena mempertimbangkan kesiapan Jawa Barat untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer knoelegde serta kesediaan memberikan source code aplikasi PTSP. E-Samsat, dan TPP secara Cuma-Cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan PTSP dan pendapatan atas PKB serta TPP berbasis aplikasi  elektronik.

Hal ini dilakukan KPK sebagai bentuk realisasi fungsi koordinasi dan supervise dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah Negara. Sebab, hasil pemetaan sementara KPK masih menemukan terdapat kelemahan dalam pengelilaan PTSP dan pendapatan atas PKB, serta  perlunya TPP  di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang bertujuan mendorong terimplementasinya sistem pengelolaan pemerintah berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah daerah, membangun komitmen pemerintah daerah, serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi system elektronik tersebut.

Sejalan dengan itu, para personal dari pemerintah daerah tersebut, akan mengikuti workshop yang  dibagi dalam dua gelombang, yakni 23-25  November 2015 dan 29 November hinga 1 Desember. Mereka merupakan anggota tim pelaksana yang membidangi pengelolaan system teknolgi  informai, PTSP, pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan TPP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Basaria menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah rela secara cuma-cuma menyerahkan system aplikasi yang dimiliki untuk direplikasi oleh pemerintah provinsi lain. Apresiasi juga disampaikan kepada 17 pemprov yang telah menunjukkan keinginannya  untuk memperbaiki system tata kelola  pemerintahnya.

“KPK berharap, komitmen ini tidak berhenti pada kegiatan workshop semata, juga hingga mengaplikasikan system ini dengan monitoring oleh KPK dan pihak lain,” katanya.

Karena itu, tujuan workshop ini selain menyasar pada komitmen dan implementasi pemerintah daerah peserta workshop, juga tersusunnya rencana dan tidak lanjut atas implementasi aplikasi tersebut oleh masing-masing pemerintah daerah.

R24/ntg

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam