riau24 Masyarakat di Rohul Ini Tuding Kepala Desa dan BPD Tidak Terbuka Soal Anggaran Desa | Berita Riau
Minggu, 11 Desember 2016

Dana Desa

Masyarakat di Rohul Ini Tuding Kepala Desa dan BPD Tidak Terbuka Soal Anggaran Desa

0
rohul
Berita Riau -  Masyarakat di Rohul Ini Tuding Kepala Desa dan BPD Tidak Terbuka Soal Anggaran Desa
Pasir Pengaraian, Riau24.com- Warga menilai pengurus dan pihak Pemerintah Desa Rambah Tengah Barat (RTB), Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) setempat tidak transparan soal anggaran.
 
Keresahan warga terungkap dalam rapat, ditaja Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Rambah Tengah Barat di kantor BUMDes Haiti Karya, Sabtu (26/11/16).
 
Rapat tersebut tanpa dihadiri Kades RTB Sofian, serta Ketua BUMDes. Warga perkirakan aset BUMDes Haiti sekitar Rp 1,2 miliar. Saat masih berstatus Unit Usaha Desa Simpan Pinjam (UED SP), usaha ini mendapat bantuan modal sebesar Rp 500 juta dari APBD Riau tahun anggaran 2009.
 
Pada 2013, usaha berubah status jadi BUMDes Haiti Karya, diperkirakan aset sudah mencapai Rp 1,2 miliar. Sekira 2015, BUMDes vakum satu tahun lebih sampai saat ini.
 
Warga menilai pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Rambah Tengah Barat tidak transparan terhadap keuangan usaha tersebut selama ini.
 
"Selama ini BPD seharusnya peduli untuk pembangunan di desa ini. Terus terang kami kecewa," kata Arpin S.Ag, selaku Ketua Karang Taruna Desa Rambah Tengah juga Masyarakat Peduli Pembangunan.
 
Arpin mengakui, pada rapat tersebut warga kecewa, karena Kades Rambah Tengah Barat Sofian, serta Ketua dan anggota BPD lain tidak hadir, hanya dihadiri Wakil Ketua BPD Haiti Karya, Amrizal Nasution.
 
Karena ketidakhadiran Kades dan Ketua BPD, warga akan mengirimkan surat kedua. Bila surat kedua dan ketiga tidak diindahkan, maka warga akan mengajukan surat mosi tidak percaya terhadap BPD dan Pemdes.
 
"Kami hanya minta pemerintah desa terbuka soal data. Bila tak ada transparansi akan dilaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Rokan Hulu," tegas Arpin.
 
Selama ini, ungkap Arpin, baik pengurus BUMDes Haiti Karya, Kades serta BPD Rambah Tengah Barat tidak transparansi. Padahal seharusnya, perkembangan BUMDes harus dilaporkan rutin.
 
"Harus dilaporkan, berkembang atau tidak (BUMDes)," tegas Arpin lagi.
 
Ia mengungkapkan selama ini pihak BUMDes Haiti Karya mengakui bila dana usaha banyak dipinjam oleh anggota, namun mereka tidak transparan soal anggaran ke warga.
 
Padahal, tambah Arpin, BUMDes dibuat untuk membantu dalam proses pembangunan desa lebih maju lagi ke depannya.
 
R24/ags
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam