riau24 FITRA: Rendahnya Keterbukaan Informasi Jadikan Riau Rawan Korupsi | Berita Riau
Senin, 05 Desember 2016

Pekanbaru

FITRA: Rendahnya Keterbukaan Informasi Jadikan Riau Rawan Korupsi

0
Foto: net
Berita Riau -  FITRA: Rendahnya Keterbukaan Informasi Jadikan Riau Rawan Korupsi
Pekanbaru, Riau24.com- Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman mengatakan rendahnya keterbukaan informasi merupakan asalan Riau menjadi daerah rawan korupsi yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak  tahun 2014 lalu.


Lanjutnya, KPK telah mengategorikan bahwa tahun 2016 ini Provinsi Riau merupakan satu dari tiga daerah yang masuk menjadi daerah zona merah rawan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Usman membeberkan, skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah di Provinsi Riau berada di bawah angka 25 persen.


"Kondisi pemerintah yang tertutup ini beririsan dengan tumbuh suburnya praktik korupsi terjadi di berbagai sektor. Kekhawatiran lembaga pemerintahan maupun badan publik membuka akses informasi menjadi tanda ada yang hendak ditutupi," ungkap Usman dalam acara Rembuk Transparansi Tata Kelola Hutan dan Lahan di Gedung Daerah provinsi Riau, Rabu (30/11/2016).


Untuk mengubah stereotip yang telah diletakkan pada Riau sebagai daerah rawan korupsi, Usman memperingatkan bahwa keterbukaan informasi untuk  publik mutlak harus diperbaiki dan ditingkatkan.


"Transparansi menjadi salah satu strategi untuk mencegah korupsi di berbagai sektor termasuk dalam pengelolaan hutan dan lahan," jelas Usman.


Sengketa informasi di komisi informasi provinsi Riau sejak tahun 2013 sampai 2016 menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan signifikan. Dari 151 sengketa informasi terdapat 102 sengketa yang berkaitan dengan dokumen atau informasi anggaran


"Sebagian besar sengketa informasi yang diajukan merupakan informasi yang semestinya tidak harus disengketakan. Fakta ini menunjukkan badan publik khususnya pemerintah daerah belum memiliki keseriusan dalam memperbaiki kinerja pengelola keuangan yang jelas-jelas telah dinyatakan terbuka oleh undang-undang," jelas Usman.


Rembuk transparansi yang digagas oleh Fitra Riau bersama Komisi Informasi provinsi Riau ini merupakan upaya untuk mendorong dan memastikan diperbaikinya transparansi khususnya badan publik memerintah di provinsi Riau. Salah satu titik tekan dalam persoalan transparansi Bagaimana komitmen Pemerintah ke depan dalam implementasi undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. 


R24/mla

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam