riau24 BPN Terbitkan Dua Ribu Sertifikat Program Agraria Nasional Untuk Masyarakat Rokan Hilir | Berita Riau
Sabtu, 22 Juli 2017

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN Terbitkan Dua Ribu Sertifikat Program Agraria Nasional Untuk Masyarakat Rokan Hilir

0
BPN Terbitkan Dua Ribu Sertifikat Program Agraria Nasional Untuk Masyarakat Rokan Hilir
Berita Riau -  BPN Terbitkan Dua Ribu Sertifikat Program Agraria Nasional Untuk Masyarakat Rokan Hilir
Rohil, Riau24.comRoad Show Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau Drs Lukman Hakim, SH bersama rombongan ke Rokan Hilir dalam rangka meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah, dan penyerahan sertifikat tanah secara gratis Program Agraria Nasional (Prona) dari BPN Kabupaten Rokan Hilir berjalan sukses.

Rombongan Kakanwil BPN Provinsi Riau mendapat sambutan hangat dari Bupati Rokan Hilir H. Suyatno dengan sambutan para tokoh dan pucuk suku Aceh di Mess Pemda, Jalan Perwira, Kamis 29 Desember 2016 sekira pukul 10.00 WIB.

Kedatangan Kepala BPN ini merupakan labupaten keempat yang dikunjungi melalui kegiatan singkat penyerahan secara simbolis kepada penerima sertifikat tanah gratis program Prona ini berlangsung di Gedung Serbaguna, Jalan Gedung Nasional Bagansiapiapi.

Sebanyak 2.000 warga kurang mampu di Kabupaten Rokan Hilir menerima sertifikat tanah secara gratis program nasional (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir.
Namun saat itu diserahkan secara simbolis sebanyak 232 warga dari 21 desa dan 7 Kecamatan di Rohil. Untuk sisanya nanti akan diserahkan oleh Bupati H. Suyatno, Wabup Drs. Jamiluddin saat nantinya kunjungan kerja ke kecamatan.

Sertifkat diserahkan oleh Bupati Rohil bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau  serta Kepala Kantor BPN Rohil, Budi. Dlama kesempatan itu juga diserahkan hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk peruntukan Pelabuhan Bagansiapiapi.

Suyatno mengatakan, pihaknya sangat berterimaksih karean BPN Rohil sudah menjalnkan program Prona sehingga warga-warga kurang mampu mendapatkan sertifikat secara gratis. "Ini program pusat dan kita dapat jatah 2000 bidang dan semua terlaksana selama tahun 2016." kata Bupati.

Namun sebagai catatan khusus, ajuan sertifikat tanah milik Pema Rohil masih banyak yang belum selesai. "Kita ajukan sejak 2002-2016 ada 344 persil, namun sampai saat ini baru 117 persil yang keluar dari BPN." kata Bupati.

Ia menjelaskan bahwa sertifikat yang diusulkan perlu cepat dikeluarkan mengingat sudah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat dan kerap menjadi temuan karena tidak adanya sertifikat.
"Sudah berkali-kali kita ditanya BPK karena sertifikatnya belum ada, tentunya kita sangat berharap agar bisa segera selesai sehingga pertanggungjawaban ganti rugi memiliki kekuatan hukum dan legal." tegas Bupati.

Tak hanya itu Bupati juga sempat curhat terkait lahan yang direncanakan untuk membangun jalan lintas Sinaboi-Dumai yang terhalang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) perusahaan yang izinnya dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
"Karena lahan itu masuk HPH jadi kita sulit membangun jalan. Minta izinnya susahnya setengah mati. Tentu ini sangat menghambat pembangunan Rohil kedepan." keluh Bupati.

Sementara itu, Lukman Hakim, SH saat diwawancarai wartawan mengutarakan, sertifikat hak milik tanah sudah menjadi kebutuhan, ibarat sama dengan BPKB kendaraan bermotor. Artinya sudah selayaknya masyarakat sadar soal pertanahan ini.

"Kalau sudah ada sertifikat maka tanah milik kita legal dan memiliki kekuatan hukum." katanya. Ia juga berpesan agar para Camat, Lurah, Penghulu untuk berhati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan tanah.

"Surat keterangan harus dikeluarkan secara hati-hati karena faktanya banyak yang tumpang tindih disebabkan sistem administasinya yang kurang baik. Misalkan lurah yang menjabat suatu tempat telah pensiun dan sempat mengeluarkan surat keterangan, berkasnya itu tidak diberikan kepada pejabat yang baru sehingga pejabat yang baru kembali mengeluarkan surat dilahan yang sama. Hal itu tentu mengakibatkan terjadinya tumpang tindih." tegasnya.

Ia menambahkan, terkait dengan realisasi Prona di tahun 2017 mendatang, untuk APBN telah dibiayai sebanyak Rp 3 juta persil, sisanya sebesar 2 juta nantinya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.
Jika Kabupaten Rokan Hilir menyanggupi melalui pembiayaan APBD maka sebuah hal yang sangat didukung oleh pemerintah pusat.

“Untuk target 2017, itu dari APBN dibiayai sebanyak Rp 3 juta persil, sisanya seperti apa yang saya sampaikan kepada pak Bupati, apabila bisa diakomodir melalui APBD, Alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, maka kita harus mencari cara lain mungkin dengan menggandeng CSR, dimana kebun-kebun masyarakat yang ada disini melalui CSR bisa membantu rakyat sekitar,” katanya.

Ia juga berharap, pelayanan BPN di daerah, khususnya di Provinsi Riau bisa terus meningkatkan pelayanan, melaksanakan penyuluhan sadar tertib pertanahan kepada masyarakat luas. Pihaknya juga berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam melayani kepengurusan sertifikat masyarakat Rohil.    (***)




R24/msy 

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Berita News24xx

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru