riau24 Polda Riau Selidik Lahan Untuk Warga Miskin Yang Diserobot PT JJP | Berita Riau
Minggu, 22 Oktober 2017

Penyerobotan Lahan

Polda Riau Selidik Lahan Untuk Warga Miskin Yang Diserobot PT JJP

0
Penyidik Polda Riau selidiki dugaan penyerobotan lahan oleh PT JJP
Berita Riau -  Polda Riau Selidik Lahan Untuk Warga Miskin Yang Diserobot PT JJP
Rokan Hilir, Riau24.com- Sebanyak empat orang tim penyidik dari Reskrimsus Polda Riau, Selasa 10 Januari 2017, melakukan peninjauan titik koordinat dilahan masyarakat yang diduga diserobot oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan. 
 
 
Peninjauan titik koordinat dugaan lahan yang diserobot itu, berdasarkan hasil laporan masyarakat setempat ke Polda Riau. Turut hadir dalam melihat titik koordinat yang diduga diserobot itu, Kuasa Hukum masyarakat Pedamaran Adrian Sitompul, Penghulu Pedamaran Ali Marwan, pihak Security perusahaan serta perwakilan masyarakat Pedamaran.
 
 
Mereka melakukan pemantauan terhadap batas koordinat titik HPL sesuai yang ditunjukkan masyarakat berdasarkan peta HPL yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Transmigrasi. Dalam hal ini, diduga PT JJP telah menyerobot lahan masyarakat seluas 1.500 hektar.
 
 
Menurut keterangan Adrian Sitompul, dari data yang dimiliki masyarakat bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan sertifikat HPL Nomor 1 Tahun 1993 yang diperuntukkan oleh Mentri Transmigrasi untuk masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program nasional. 
 
 
Adrian mengharapkan, masa yang sudah berlarut ini agar dapat diselesaikan secepatnya. Sebab masalahnya sudah cukup lama berlarut. Menurutnya, apa yang menjadi hak masyarakat sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat. 
 
 
Setelah terjadinya penggarapan oleh pihak perusahaan, lahan masyarakat yang diwilaya HPL menjadi alih fungsi yang seharusnya untuk pertanian menjadi perkebunan sawit. 'Berarti ini telah terjadi penghilangan proyek pemerintah pusat," ucapnya.
 
 
"Lahan HPL itu dibuah fungsi menjadi sawit oleh perusahaan. Dan masyarakat tidak berdaya melawannya. Makanya dilakukan langkah hukum untuk mengembalikan hak masyarakat," jelasnya. (***)
 
R24/msy

Loading...

Bagikan : #Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Berita News24xx

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru