riau24 Pejabat Makin Rapat Kampanye, Awasi Penyelewengan Fasilitas Negara | Berita Riau
Kamis, 23 November 2017

Pilgubri 2018

Pejabat Makin Rapat Kampanye, Awasi Penyelewengan Fasilitas Negara

1
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sedang mendorng bajak dalam kegiatannya. Ia menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi Pilgubri 2018.
Berita Riau -  Pejabat Makin Rapat Kampanye, Awasi Penyelewengan Fasilitas Negara
Riau24.com, PekanbaruPeneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Triono Hadi mengingatkan agar para kepala daerah yang hendak maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau tahin 2018 esok tak melakukan Abuse of Power.

Fenomena sosialisasi perlu juga dicermati, karena dibalik aktifitasnya kesana kemari Abuse Of Power atau penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan rentan sekali dilakukan.

"Khususnya bagi incumbent maupun mereka yang saat ini menjabat sebagai bupati, walikota, atau mereka pejabat strategis lain," tulis Tri dalam akun facebooknya seperti yang dilansir Riau24.com, Senin, 19 Juni 2017.

Beberapa tindakan penyelewengan ini adalah penggunaan fasilitas yang saat ini menjadi kewenangan dan kekuasaan mereka, mulai dari kendaraan operasional, dana operasional, anggaran perjalanan dinas gubenur, bupati, walikota yang teranggarkan dalam APBD, mengikut sertakan pejabat dibawahnya untuk kepentingan kampanye, lobi partai politik, dan aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan tugas dan untuk kepentingan publiknya.

"Pemasangan baliho bakal calon yang tersebar dibanyak titik, juga perlu dicermati, karena tidak mustahil dicetak dengan dana APBD," ujar mantan aktivis Himpunan Mahasoswa Islam ini.

Provinsi Riau misalnya, tahun 2017 ini menganggarkan belanja pencetakan, publikasi dengan nilai yang cukup besar mencapai Rp104 Milyar. Termasuk didalamnya untuk kebutuhan kegiatan setiap dinas seperti aksesoris kegiatan, logistik, figuran, plakat dan lainnya. Meskipun kabupaten tidak sebesar itu, tetapi dipastikan dianggarkan dalam APBDnya.

Penggunaan anggaran lainnya yang dititipkan melalui program dan kegiatan pemerintah, yang mestinya digunakan untuk kegiatan di daerahnya, juga sangat gampang digunakan untuk kepentingan tersebut. Serta masih banyak lagi bentuk abuse of power lain yang dapat dengan mudah dipakai menurut Triono.

"Dapat dipastikan, dari bentuk abuse of power diatas, kepala daerah yang saat ini ikut kasak kusuk Pilgubri, sejak awal 2017 lalu, telah menggunakan 50 persen waktunya bahkan lebih untuk sibuk dengan urusan pilkada," urainya.

Lanjutnya, waktu yang mestinya digunakan untuk menyelesaikan tugas utamanya seperti menyelesaikan perda, penyerapan aspirasi untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya, mengontrol kinerja program, mengevaluasi capaian kinerja, dipastikan tersita. Misalnya saja, hampir satu bulan full digunakan untuk safari diluar wilayah yang menjadi tugasnya.

Sebagian pihak bisa saja menganggap, tidak mungkin dengan abuse of power itu dilakukan. Apalagi mengurangi tanggungjawabnya. Mereka banyak uang sehingga tidak mungkin memakai anggaran APBD. Begitu juga kinerja, staffnya pasti akan dapat menyelesaikannya.

"Para tuan pemilik sesungguhnya APBD, serta para tuan yang telah memberikan amanah. Jangan biarkan satu rupiah pun uang mu dikebiri, digerogoti, disunat, dipakek untuk kepentingan pribadi, kelompok dengan kedok investasi politik," katanya lagi.

Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, jika tanpa diawasi. Ingat kata pepatah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan.

"Lakukan sesuatu yang kita bisa lakukan, meski hanya bertanya dalam hati dari mana asal uangnya, bila perlu sesuai saran mantan Ketua Komisi Informasi Riau, Mahyudin Yusdar, akses informasi berapa kali perjalanan kepala daerah dan pejabatnya, kemana saja, apa hasilnya, berapa anggaran yang telah dipakai, untuk apa saja dana operasionalnya, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menghalangi di era keterbukaan informasi saat ini," jelas Tri.

Riuh Pilgubri 2018 telah dimulai, setelah KPU menetapkan tahapan proses pelaksanaan untuk menentukan pemilik plat BM 1 Riau priode 2018-2023. Kata Tri, kasak - kusuk bakal calonpun telah dilakukan, mulai dari tebar pesona mencari dukungan warga juga partai politik.

Selain Gubri yang saat ini sedang menjabat digadang-gadangkan akan mencalonkan kembali, juga tampak beberapa kepala daerah bupati yang saat ini sedang menjabat turut serta kesana kemari membangun kongsi. Bahkan ada yang baru saja diberi amanah. Tentu bukan sesuatu yang baru dan bukan pula keliru. Potret ini sudah lazim terjadi seantero negeri. Mulai dari Pilkada hingga pilpres kondisi serupa tidak dipungkiri. Karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk mencalonkan diri.

"Geliat bakal calon kesana kemari membangun kongsi bagian dari investasi politik. Siapa pun akan melakukan hal serupa, jika tidak tentu mustahil akan mendapat dukungan minimal nama dan wajahnya kenali," timpalnya.


R24/zdy


Loading...

Bagikan : #Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Berita News24xx

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Minggu, 15 Oktober 2017 00:11 wib
LIVE BULL DI CF88 AYOKJOIN SEKARANG JUGA Minimal deposit hanya 50 ribu. ada bonus deposit 10% untuk member baru dan bonus deposit harian sebesar 5% ayo untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi CS kami di sini Terima kasih dan salam succecs Form Bolavita !!
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru